WONOGIRI-Pemerintah akan mengembalikan sistem penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tahun 2012, seperti semula yakni dari provinsi ke sekolah-sekolah. Hal itu dilakukan pemerintah karena terkendala Surat Pertanggungjawaban/Laporan Pertanggungjawaban (SPj/LPj) yang membuat penyaluran BOS terlambat. Jika ada salah satu sekolah yang belum mengumpulkan laporan, maka pencairan dana BOS juga terlambat.
“Kendala di sekolah adalah tidak ada tenaga administrasi yang khusus mengerjakan SPj/LPj untuk pencairan BOS. Saat ini yang mengerjakan laporan tersebut adalah guru sekolah yang juga mengajar, sehingga pengerjaan laporan hanya berupa sampingan,” papar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Wonogiri, Suparno, melalui Sekretaris Disdik, Soesetijo, saat dijumpai wartawan di Gedung DPRD Wonogiri, Jumat (16/12/2011).
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Jadi, dengan kata lain, dana BOS yang turun melalui dana APBD hanya berlaku satu tahun yakni di tahun 2011. Sedangkan dengan kembali ke aturan lama tersebut, Disdik hanya bertugas untuk mengirim rekap jumlah siswa yang menerima dana BOS. Untuk laporan hasil penerimaan dana dari sekolah, akan tetap ke Disdik.
Sementara itu, pencairan dana BOS untuk SD dan SMP pada triwulan ke tiga sudah disalurkan ke masing-masing sekolah. Untuk penyaluran BOS pada triwulan ke empat masih menunggu proses SPj/LPj dari semua sekolah. Rekap laporan tersebut merupakan bagian dari persyaratan untuk pencairan dana BOS. “Semakin cepat pengumpulan rekap tersebut, maka semakin cepat pencairannya,” imbuhnya.
Untuk besaran dana BOS, lanjut dia, masih tetap sama yakni SD dengan Rp 397.000 untuk setiap anak dan SMP dengan Rp 570.000 untuk setiap anak. Di tahun 2011, jumlah total bantuan dari pemerintah pusat untuk BOS yakni Rp 53 miliar. aak
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
