20.000 Beras Harus Dimusnahkan, Bulog Minta Ganti Rugi Pemerintah

Solopos.com, JAKARTA -- Sebanyak 20.000 ton cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog harus segera disingkirkan atau dimusnahkan. Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) pun meminta pemerintah menyiapkan ganti rugi.

Bulog mendesak pemerintah untuk menyediakan anggaran disposal stock atau pembuangan stok beras yang mutunya sudah berkurang. Dari total cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 2,3 juta ton di gudang Bulog, sekitar 20.000 ton di antaranya harus segera disingkirkan.

Promosi Keren! BRI Jadi Satu-Satunya Merek Indonesia di Daftar Brand Finance Global 500

Penyingkiran beras sebanyak itu dilakukan dengan cara diolah kembali atau dimusnahkan. Alasannya, beras tersebut sudah menghuni gudang selama sekitar 1 tahun.

Mekanisme disposal stock diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 38/2018 tentang Pengelolaan CBP. Beleid tersebur menyebutkan bahwa stok CBP harus dibuang apabila telah melampaui batas waktu simpan setidaknya empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu.

Namun sayangnya, mekanisme tersebut belum diikuti oleh aturan yang secara khusus mengatur anggaran ganti rugi pemerintah atas stok beras yang mutunya turun atau tidak layak didistribusikan ke masyarakat.

Kelamaan di Gudang, 20.000 Ton Beras Bulog akan Dimusnahkan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 88/2019 tentang Penyediaan, Pencairan dan Peranggunggjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah, pemerintah hanya menyediakan anggaran Rp2,5 triliun untuk Bulog. Pembayar dilakukan dengan mekanisme pola penggantian selisih harga jual Bulog dan harga pembelian pemerintah.

Beleid tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah hanya memberikan penggantian kepada badan yang dipimpin Budi Waseso itu untuk stok CBP yang telah dijual ke publik.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian Musdalifah Machmud mengatakan pihaknya masih melakukan pembahasan mengenai anggaran ganti rugi disposal stock.

Jelang Reuni 212, Massa Berkuda Bergerak ke Jakarta

Oleh karena itu, dia enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Yang jelas, Bulog sudah mengajukan anggaran kepada Kemenko Perekonomian.

"[masih] Saya lihat apa itu permintaannya [Bulog], tapi berdasarkan Permentan itu ada beberapa kategori, diproses menjadi beras lagi, atau untuk penggunaan lain seperti tepung beras, pakan ternak, etanol, atau dimusnahkan," katanya melalui pesan singkat pada Jumat (29/11/2019).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyebut bahwa persoalan disposal stock masih baru akan dibahas oleh kementerian/lembaga terkait di Kemenko Perekonomian. Sehingga dia belum bisa memberikan penjelasan terkait dengan besaran hingga mekanisme pemberian anggaran.

Peserta Reuni 212 Mulai Berdatangan, Netizen: Ada yang Naik Unta Gak?

"Nanti kalau sudah dirapatkan di Kemenko [Perekonomian] ya saya lihat semuanya. Saya lihat permintaannya [Bulog] apa," ujarnya ketika ditemui usai melantik Aparatur Sipil Negara yang akan mengisi jabatan struktural Eselon II, III, dan IV di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Sebelumnya, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi saleh mengungkapkan bahwa pihaknya sampai saat ini masih menunggu kepastian penggantian anggaran 20.000 ton stok CBP yang akan disposal stock.

"Ini yang jadi masalah. Permentan sudah ada tapi di Kemenkeu belum ada anggaran. Ini kami sudah usulkan. Kami sudah jalankan sesuai Permentan tapi untuk eksekusi disposal anggarannya tidak ada. Kalau kami musnahkan bagaimana penggantiannya?" ujarnya usai menghadiri forum diskusi di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Pria yang akrab disapa Wahyu itu menambahkan rerata harga pembelian stok CBP yang tak lain adalah beras berjenis medium berada di kisaran Rp8.000 per kilogram (kg). Sehingga jika dikalkulasi, nilai beras yang akan disingkirkan lewat disposal stock setara Rp160 miliar.