SOLOPOS.COM - Staf khusus Presiden Joko Widodo. Dari kiri ke kanan pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra, pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia, peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar, perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, dan mantan Ketua PMII Aminuddin Ma'ruf, di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019).(Antara-Wahyu Putro A)

Solopos.com, JAKARTA -- Dua staf khusus alias staf khusus milenial Presiden Jokowi dikecam publik lantaran melibatkan perusahaan startup mereka dalam proyek penanganan Covid-19. Mereka adalah Andi Taufan Garuda Putra (CEO Amartha) dan Adamas Belva Syah Devara (CEO Ruangguru).

Namun di depan publik, keduanya masih terkesan dibela pemerintah. Kantor Staf Presiden (KSP) menilai perdebatan publik tidak perlu diperpanjang.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Tidak perlu diperpanjang, toh sudah minta maaf, Andi Taufan. Dan kalau emang ada konflik kepentingan kan pasti ada evaluasi,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral saat dihubungi Bisnis, Jumat (17/4/2020).

Dia menjelaskan evaluasi tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Meski kedua staf milenial Jokowi itu dikecam publik, KSP tidak memiliki kewenangan untuk bertindak mendahului Presiden. “Kita tunggu saja keputusan presiden seperti apa. Jangan mendahului Presiden,” tambahnya.

Seperti diketahui, dua Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda dan Adamas Belva Syah Devara, menjadi sorotan publik. Masyarakat mengecam Andi Taufan setelah yang bersangkutan mengirim surat kepada camat di seluruh Indonesia dan beredar di dunia maya.

Dalam surat berkop Sekretariat Kabinet itu, dia meminta agar para camat mendukung edukasi dan pendataan alat pelindung diri (APD) yang dilakukan PT Amartha Mikro Fintek. Hal tersebut dikecam karena status Andi Taufan sebagai CEO Amartha selain staf khusus milenial Jokowi.

Tindakan ini jelas berlawanan dengan aturan. Tak ada dalil yang membolehkan seorang staf khusus presiden mengirim edaran resmi atas nama pemerintah, apalagi menggunakan kop Setkab.

1 Minta Maaf, Lainnya Anggap Wajar

Andi Taufan pun kemudian meminta maaf lewat surat terbuka yang disampaikan pada Selasa (14/4/2020) dan menarik surat itu. Dia beralasan surat itu murni atas dasar kemanusiaan dengan biaya Amartha dan donasi masyarakat yang akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Belva menjadi staf milenial Jokowi kedua yang dikecam publik karena dinilai memiliki konflik kepentingan dengan startup-nya, Ruangguru. Perusahaan rintisan bidang pendidikan ini menjadi salah satu mitra pelatihan online Kartu Pra Kerja dengan total nilai proyek Rp20 triliun.

Namun alih-alih meminta maaf, Belva mengatakan hal itu wajar. Dengan santai dia berdalih hingga kini Ruangguru sudah memiliki lebih dari 1 juta pengguna. Artinya, perusahaan yang dia dirikan itu dia anggap memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Hingga berita ini diturunkan, Jokowi belum memberikan komentar terkait berbagai kontroversi tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya