Ilustrasi Sertifikat Tanah (Solopos/Whisnupaksa)

Solopos.com, SOLO -- Dua sertifikat tanah milik Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), yang berlokasi di Banyuanyar, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, hilang. Hal tersebut diketahui berdasarkan laporan dari pihak Jokowi yang mengajukan permohonan penerbitan surat tanah yang baru Kamis (29/8/2019).

Diketahui, dua sertifikat https://news.solopos.com/read/20190817/496/1012682/ini-pesan-presiden-jokowi-di-upacara-hut-kemerdekaan-ri" title="Ini Pesan Presiden Jokowi di Upacara HUT Kemerdekaan RI">tanah milik Jokowi yang hilang masing-masing memiliki luas 365 meter persegi dan 716 meter persegi. Kedua tanah tersebut berlokasi di Banyuanyar, Banjarsari, Solo atas nama Joko Widodo. Permohonan dilakukan oleh Wahyudi Indrianto yang diberikan kuasa untuk melakukan pengajuan tersebut.

Kasi Hubungan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Negara (BPN) Solo, Dwi Agus Purwanto, mengatakan permohonan penerbitan sertifikat yang baru atas tanah yang dimiliki oleh https://news.solopos.com/read/20190815/496/1012434/hari-belanja-diskon-jokowi-tak-senang-mal-dibanjiri-produk-asing" title="Hari Belanja Diskon, Jokowi Tak Senang Mal Dibanjiri Produk Asing">Jokowi diterima beberapa hari yang lalu. Menurutnya, sertifikat tanah milik Jokowi yang hilang ada di dua lokasi di Banyuanyar.

“Kami menerima surat berupa berita acara pengaduan kehilangan dari kepolisian yang diajukan kepada kami. Isinya meminta untuk penerbitan kembali sertifikat pengganti. Ketika itu sudah ada, ya kami akan terbitkan kembali. Tapi tetap sesuai dengan prosedur yang ada,” jelas Agus ketika ditemui solopos.com di ruangannya Kamis (29/8/2019).

Agus menjelaskan beberapa prosedur yang harus dijalani salah satunya adalah memberikan pengumuman publik selama 30 hari sebelum menerbitkan sertifikat pengganti.

Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada sanggahan, maka penerbitan sertifikat tanah segera dilakukan.

“Walaupun Presiden, tetap kami lakukan prosedur sama seperti warga pada umumnya. Tetap harus diumumkan publik dulu apakah ada keberatan terkait permohonan tersebut. Kalau sudah tidak ada dalam jangka waktu yang ditentukan langsung kami serahkan sertifikatnya. Tidak ada perlakuan spesial,” imbuh dia.

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten