2 Paslon di Pilkada Wonogiri Sama-Sama Gunakan Kata "Nyawiji" pada Alat Peraga Kampanye

Kata Nyawiji digunakan sebagai tagline kampanye oleh dua paslon di Pilkada Wonogiri.

SOLOPOS.COM - Ketua KPU Wonogiri, Toto Sihsetyo Adi (dua dari kiri), saat menyerahkan berita acara penyerahan desain alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) kepada tim pasangan calon Hartanto-Joko Purnomo di Kantor KPU Wonigiri, Selasa (29/9/2020). (Istimewa)

Solopos.com, WONOGIRI -- Kedua pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Wonogiri telah meyerahkan desain alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) kepada KPU Wonogiri, Selasa (30/9). Kedua paslon tersebut masih menggunakan kata "Nyawiji".

Diberitakan sebelumnya, kedua paslon sempat saling klaim kata "Nyawiji" yang akan digunakan sebagai tagline kampanye. Kejadian itu muncul pada saat acara deklarasi damai yang digelar pada Sabtu (26/9/2020). Meski sudah dilakukan audiensi oleh KPU dan Bawaslu, belum ada kesepakatan antar kedua paslon.

Ketua KPU Wonogiri, Toto Sihsetyo Adi, mengatakan, pihaknya telah menerima APK dan BK dari pasangan Hartanto-Joko Purnomo (Harjo) dan Joko Sutopo-Setyo Sukarno (Josss) pada Selasa sore. Berita acara serah terima desain juga telah diserahkan kepada kedua paslon.

Harga Telur Anjlok Dampak PSBB Jakarta, Peternak Klaten Rugi Besar

Toto mengatakan, sesuai regulasi, desain APK dan BK maksimal diserahkan lima hari setelah pengundian nomor urut. "Apabila ada sengketa kata "Nyawiji" antarpaslon, maka akan diselesaikan di Bawaslu,'" kata dia kepada Solopos.com, Rabu (30/9/2020).

Ketua Bwaslu Wonogiri, Ali Mahbub, mengatakan, Bawaslu belum mempunyai kewenangan untuk menyampaikan pendapat soal kata "Nyawiji". Karena hingga saat ini belum ada pelaporan atau sengketa yang diajukan kepada Bawaslu. "Jadi kami belum bisa berpendapat, karena tidak ada pelaporan sengketa," kata dia saat dihubungi Solopos.com, Rabu.

Menurut Ali, ada dua mekanisme untuk menyelesaikan sengketa kata "Nyawiji". Pertama, penyelesaian cepat. Hal itu bisa dilakukan sebelum berita acara (BA) desian APK dan BK. Sedangkan KPU pada Selasa sore telah menyerahkan BA kepada kedua paslon.

"Sebenarnya saat acara penyerahan BA APK dan BK kemarin bisa dilakukan proses penyelesaian cepat. Tapi hingga acara selesai, kedua paslon tidak memanfaatkan kesempatan itu. Sehingga mekanisme pertama ini sudah tidak bisa digunakan," ungkap dia.

Sidang Sengketa

Kedua, dilakukan sidang sengketa. Paslon yang ingin mempermasalahkan kata "Nyawiji" bisa melaporkan kepada Bawaslu. Penyampaian sengketa ke Bawaslu oleh paslon maksimal tiga hari sejak berita acara dikeluarkan. Maksimal Kamis (1/10/2020).

Dalam pelaporan itu, menurut dia, nantinya paslon berhadapan dengan KPU, tidak antarpaslon. Paslon yang mempermasalahkan menjadi pemohon dan KPU menjadi termohon. "Jadi yang diuji BA yang dikeluarkan KPU. Apakah BA yang dikeluarkan melanggar atau tidak, kami tunggu nanti jika ada yang melaporkan sengketa," ungkap dia.

49 Orang Jalani Swab Test Covid-19 di Karanganyar, Di Antaranya Nakes

Jika nantinya ada paslon yang mengajukan sengketa, lanjut dia, dibutuhkan waktu untuk memprosesnya. Setelah ada permohonan masuk, Bawaslu akan mengecek syarat formil dan materil. Apakah permohonan itu memeuhi persyaratan atau tidak.

Jiak sudah memenuhi, Bawaslu akan mendaftarkan atau meregister sebagai permohonan masuk. Selanjutnya akan dilakukan mediasi dengan pihak yang bersengketa 12 hari setelah permohonan diregister. Jika upaya mediasi gagal, tidak ada kesepakatan, maka dilanjutkan persidangan.

"Setelah persidangan selesai, Bawaslu akan memutuskan sengketa yang diajukan. Alur itu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2/2020 tentang Tata Kelola Penyelesaian Sengketa," kata Ali.

Berita Terbaru

Bawaslu Jateng : Ada 16 Pelanggaran Prokes di Kampanye Pilkada 2020

Solopos.com, SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah atau Bawaslu Jateng menemukan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pasangan...

Bawaslu Awasi Medsos Paslon di Pilkada Grobogan 2020

Solopos.com, PURWODADI -- Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Grobogan terus melakukan pengawasan tahapan kampanye Pilkada Grobogan 2020. Tidak...

Dikritik Program Belum Terealisasi, Cabup Petahana Sragen Langsung Kasih Jawaban

Solopos.com, SRAGEN — Calon bupati (cabup) petahana di Pilkada Sragen 2020, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, menyampaikan terdapat 8.569 lapangan...

Bawaslu Sukoharjo Perpanjang Lagi Masa Pendaftaran Pengawas TPS, Masih Kurang Berapa?

Solopos.com, SUKOHARJO -- Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Sukoharjo kembali memperpanjang pendaftaran rekrutmen calon pengawas tempat pemungutan suara atau...

Bawaslu Boyolali Perpanjang Pendaftaran Pengawas TPS 10 Kecamatan, Kekurangan Paling Banyak Ngemplak

Solopos.com, BOYOLALI -- Masa pendaftaran pengawas Tempat Pemungutan Suara atau TPS Pilkada Boyolali 2020 diperpanjang hingga Senin (19/10/2020). Perpanjangan...

KPU Wonogiri Coret 57.497 Data Tak Memenuhi Syarat

Solopos.com, WONOGIRI—Komisi Pemilihan Umum Wonogiri mencoret 57.497 data pemilih tak memenuhi syarat (TMS) melalui tahapan pencocokan, penelitian, pencermatan, dan...

Gibran-Teguh Panasi Mesin Tim Pemenangan Internal PAN Solo, Ini Targetnya

Solopos.com, SOLO -- DPD PAN Solo mengukuhkan tim pemenangan untuk pasangan cawali-cawawali, Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa atau Gibran-Teguh, pada...

Saat Sri Mulyani Bicara Pengembangan Wisata Klaten hingga Hobi Olahraga

Solopos.com, SOLO-- Klaten terkenal dengan surganya wisata air, mulai dari Umbul Ponggok yang sudah terkenal dengan hingga mancanegara hingga...

Romantis, Ini Cerita Sri Mulyani tentang LDR hingga Drakor

Solopos.com, SOLO- Sebagai ibu rumah tangga dan istri, Calon Bupati Klaten Sri Mulyani pastinya memiliki kegiatan yang padat. Beruntungnya,...

Jumlah Pemilih Terbanyak Pilkada Klaten Ada di Trucuk, Kebonarum Paling Sedikit

Solopos.com, KLATEN — Jumlah pemilih terbanyak di Pilkada Kalten 2020 berada di Kecamatan Trucuk. Sedangkan jumlah pemilih paling sedikit...