Solopos.com, SOLO — Pemkot Solo giliran menyasar hunian di kawasan kumuh wilayah RT 001 hingga RT 005 RW 001 Kelurahan Mojo (dulu RW 023 Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, untuk program penataan kawasan.
Total ada 183 hunian rumah tapak di lahan milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) itu yang akan ditata. Hanya, saat ini program penataan itu terkendala legalitas lahan. Lahan itu sudah dimohonkan ke Kementerian Keuangan agar bisa dihibahkan ke Pemkot Solo atau warga.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Bolanya masih di BBWSBS, lahannya sudah ada rekomendasi teknik, masuk jarak aman. Kebutuhan untuk pengelolaan sungainya sudah termasuk di situ,” papar Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP) Kota Solo, Taufan Basuki Supardi, kepada Solopos.com, Rabu (3/11/2021).
Baca Juga: Ada Gugatan, Penyiapan Lahan Rel Layang Joglo Solo Tetap Jalan
Jika legalitas lahan itu sudah jelas, Pemkot Solo tinggal mencari sumber pembiayaan untuk penataan kawasan kumuh itu khususnya untuk membangun hunian bagi 183 keluarga yang tinggal di kawasan itu.
Terkait pembiayaan ini, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna, sudah bertemu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Senin (1/11/2021).
Pembiayaan Gotong Royong
Pertemuan membahas Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk pembangunan 183 hunian di RT 001, 002, 003, 004, dan 005/RW 001 Kelurahan Mojo (dulu RW 023 Kelurahan Semanggi).
Taufan mengatakan BP2BT hanya menanggung 45% dari total pembiayaan yang dibutuhkan untuk penataan hunian kumuh di Mojo, Solo, itu. Sisanya, mengandalkan corporate social responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan dan sebagian lagi dari masyarakat.
Baca Juga: Selain Waldjinah, Ini Sederet Bintang Tamu Solo Keroncong Festival 2021
“Kebetulan dari PT Sarana Multigriya Finansial [SMF] informasinya akan memberikan CSR, begitu pula BTN. Nah, kami akan mendetailkan terlebih dahulu apakah sisa pembiayaan dari masyarakat, akan didetailkan dulu,” jelasnya.
Ia mengatakan hunian yang harus ditata berjumlah 183 unit dan seluruhnya rumah tapak. Apabila seluruh klausul disetujui, 2022 bisa langsung memulai penataan.
Biaya tiap hunian dipatok sekitar Rp50 juta, sama seperti hunian sistem panel di lahan eks HP 16 Semanggi (HP 001 Kelurahan Mojo). Apabila proyek keroyokan atau kolaborasi ini berhasil bakal menjadi pilot project di Indonesia.
Bantuan dari CSR Perusahaan
Jika dihitung, total kebutuhan dana untuk 183 hunian mencapai Rp9,15 miliar. “Apabila sekitar 45% dari total kebutuhan dibiayai oleh BP2BT atau sekira Rp4 miliar, maka sisanya dari CSR dan masyarakat,” ucap Taufan.
Baca Juga: Anak Balita Tetap Boleh ke Tempat Publik Solo, Gibran Ungkap Alasannya
Koordinator Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Solo, Cornelius Tri Cahyo, mengatakan bakal mempelajari tawaran pembiayaan dari BP2BT tersebut. “Kami pelajari sebelum menjadi kebijakan resmi, karena yang akan disasar adalah warga terdampak penataan [WTP] di lokasi penataan Kotaku,” ujarnya.
Ia mengatakan warga akan dibuatkan hunian menetap (huntap) kolaborasi antara BP2BT, PT SMF dan BTN dengan sistem angsuran. Kajian ini dalam arti akan disesuaikan kekuatan profil WTP apakah memungkinkan untuk mengangsur karena tergolong masyarakat miskin ekstrem.
“Jadi saat ini masih dikaji selama dua pekan ke depan untuk jadi kebijakan yang diterima atau tidak,” jelasnya lewat Whatsapp, Rabu (3/11/2021).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
