1,8 Juta PNS Bakal Dipindah ke Ibu Kota Baru, Tak Boleh Protes!
Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN). (Antara-Rahmad)

Solopos.com, SOLO — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, mengaku sudah menyiapkan surat ke lembaga kementerian dan lembaga tingkat pusat terkait pemindahan 1,8 juta aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil ke ibu kota baru.

Mereka harus pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur pada akhir 2023/2024. Kepindahan tersebut tak boleh diprotes ASN yang bersangkutan.

"Semua pegawai harus bersedia untuk ikut pindah, kecuali pegawai yang menjelang pensiun dan tidak memiliki kompetensi. Jumlah itu hanya ASN, ya, karena kami hanya mengurusi ASN. Belum termasuk TNI/Polri serta kejaksaan," katanya kepada wartawan seusai membuka Rakornas Pengawasan Arsip di The Sunan Hotel Solo, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (26/2/2020).

Hari Ini Dalam Sejarah: 27 Februari 1991, Perang Teluk I Berakhir

Ihwal tempat tinggal jutaan pegawai tersebut, Tjahyo menyebut persoalan itu akan diurusi Kementerian Pekerjaan Umum serta Bappenas. Pihaknya belum mengetahui skema untuk kepemilikan tempat tinggal bagi pegawai di ibu kota baru.

Menurutnya, tempat tinggal mereka direncanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Beppenas).

Kota Dengan Udara Terburuk Se-Indonesia: Tangerang Selatan!

"Tugas kami mendata semua ASN sesuai di lembaganya, pada waktunya dipindah akan dipindahkan. Skema kepemilikan tempat tinggal juga kami belum jelas, karena pemindahan ibu kota ditangani lintas lembaga," ungkapnya.

Selain soal hunian, pemerintah juga akan membuat kebijakan mengenai transportasi di ibu kota baru. Menurutnya, Kementerian Perhubungan akan menyediakan alat transportasi umum.

Ia menyebut seluruh ASN itu tak mungkin mengendarai mobil yang justru memunculkan keruwetan baru. Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga menyinggung soal kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan.

Sederet Tragedi Yang Menimpa Driver Ojol Di Soloraya: Dari Dirampok Hingga Terlindas Truk

Menurutnya, jumlah ASN saat ini ada 4,2 juta orang, namun 1,6 juta orang di antaranya adalah petugas administrasi. Pemerintah masih kekurangan 1,2 juta tenaga guru dan 600 tenaga kesehatan. Jumlah itu belum termasuk kekurangan tenaga penyuluh pertanian, peternakan, pengairan dan sebagainya.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya



Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho