18.000 Kartu BPMKS bakal diperbaharui

Solo (Espos)–Sedikitnya ada 18.000 bantuan pendidikan masyarakat Kota Solo (BPMKS)yang dalam waktu dekat ini bakal diperbaharui. Hal tersebut karena sejumlah siswa yang memiliki kartu tersebut sekarang ini duduk di kelas VI dan kelas IX SMP.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Solo, Rakhmat Sutomo mengatakan secara teknis kartu tersebut harus diperbaharui karena mereka akan melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi, dalam waktu dekat ini pihaknya beserta dinas terkait akan merancang teknis perubahan data tersebut.

Promosi Bertabur Bintang, KapanLagi Buka Bareng BRI Festival 2024 Diserbu Pengunjung

“Kartu tersebut harus diperbaharui, tapi apakah nanti akan diganti total atau membubuhkan stempel pada kartu itu kami masih belum menentukan,” jelasnya ketika dijumpai <I>Espos<I> di ruang kerjanya, Sabtu (22/5).

Dia mengatakan, dalam perubahan maupun pembuatan kartu bantuan pendidikan pihaknya dan jajaran instansi pendidikan secara langsung akan memantau perkembangan dan permintaan kartu sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga yang bersangkutan.

Menurutnya, bantuan pendidikan itu harus tepat sasaran dan mampu meringankan beban pendidikan siswa yang membutuhkan. “Kami tetap memantau pelaksanaannya dan mengakomodasi permintaan masyarakat yang membutuhkan,” papar dia.

Lebih lanjut, ditegaskannya, bantuan pendidikan itu berupa bantuan operasional pada pihak sekolah dan bukan berupa fresh money atau uang tunai. Sehingga, pihak sekolah yang secara langsung akan mengajukan klaim kepada dinas terkait.

“Kami masih menggodok prosesnya, paling lambat pada tanggal 18 Juni akhir tahun ajaran 2009/2010 sudah dapat dimulai proses klaimnya,” papar dia.

Berdasarkan pantauan Espos di sekolah swasta, tidak sedikit orangtua siswa mempertanyakan kapan pencairan dana BPMKS sehingga mereka hanya perlu menambah kekurangan pembayaran SPP setiap bulannya. Menurut Kepala SD Islam Cokroaminoto, Asmuni, kurang lebih dua bulan orangtua siswa belum membayar SPP karena masih menunggu pencairan dana tersebut.
“Mereka ‘njagakke’ (berharap-red) pencairan BPMKS itu dan belum membayar SPP,” papar dia.

Sementara kondisi berbeda terjadi di sekolah negeri, karena telah mendapatkan dana bantuan operasional sekolah dari pusat dan bantuan pendidikan dari pemerintah kota, orangtua siswa tidak begitu menghiraukan pencairan BPMKS.

Kepala SDN Yosodipuro, Siti Iriani, dengan adanya bantuan dari pemerintah kota pihaknya justru dapat mengembangkan ragam pelaksanaan kegiatan pendidikan siswa. “Karena tidak memungut dana pendidikan dari orangtua siswa, kami hanya menunggu saja kapan proses klaim dana itu,” paparnya.

das