177 GTT di Solo Terima Tunjangan Rp2 Juta Lebih, 493 Lainnya Rp250.000/Bulan

Solopos.com, SOLO — Hanya 177 guru tidak tetap (GTT) di Solo yang menerima honor setara upah minimum provinsi (UMP) Jateng senilai Rp2.180.000/bulan. 493 Lainnya menerima bantuan dari Pemkot senilai Rp250.000/bulan.

Berdasarkan data Pemkot Solo, ada 670 GTT di Kota Bengawan. Kepala bidang (Kabid) Guru dan Tenaga Pendidik Disdik Solo, Budi Setiono, menjelaskan honor setara UMP untuk GTT yang telah mengajar 24 jam/pekan diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kami berupaya gaji guru honorer sesuai UMP Jateng,” ujar dia saat ditemui Solopos.com di Disdik Solo, Kamis (18/4).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sebanyak 177 GTT yang mendapat honor sesuai UMP memiliki SK pengangkatan hingga 2005. “Menurut data September 2018, total GTT SD dan SMP ada 670 orang. Mereka bisa mendaftar untuk menjadi P3K [pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja]. [Total] Pemkot Solo masih memerlukan sekitar 2.000 aparatur sipil negara [ASN],” ujar dia.

Setiap bulan sekitar 40 ASN pensiun. Dalam lima tahun terakhir terdapat sekitar 2.000 ASN pensiun. Akibatnya Pemkot kekurangan tenaga apalagi semenjak diberlakukan moratorium [penerimaan CASN]. “Sesuai arahan Bapak Presiden, tidak boleh lagi pemerintah daerah atau kepala sekolah mengangkat guru honorer,” ujarnya.

Fatimah Nur Ismiyasari, salah satu guru honorer di Madrasah Ibtidaiah Muhamadiyah (MIM) Gonilan, Kartasura, Sukoharjo, berharap GTT mendapat honor sesuai UMK. “Saya berharap pemerintah lebih memerhatikan nasib GTT. Selama ini upah GTT jauh di bawah UMK,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di rumahnya, Kamis.

Ada duua kategori GTT, yakni GTT di sekolah swasta dan GTT di sekolah negeri. Honor GTT di sekolah negeri berbeda dibandingkan GTT di sekolah swasta. “Honor GTT di sekolah swasta lebih besar dibandingkan sekolah negeri. Sekolah negeri dapat honor Rp250.000 per bulan, sementara di sekolah swasta GTT dapat honor Rp500.000 hingga Rp750.000,” ujar dia.

Ia mengaku beberapa guru ada yang menyisihkan dana sertifikasi mereka untuk GTT. Sebagai contoh, guru di MIM Gonilan, Kartasura, memberikan sebagian uang sertifikasi kepada GTT. “Saat tunjangan sertifikasi cair, mereka sukarela memberikan bantuan untuk GTT,” ujar dia.