1595 Pelanggaran ditemukan di 16 Pilkada

Sukoharjo (Espos)–Dirjen Kesbangpolinmas Kementerian Dalam Negeri mencatat ada sebanyak 1.595 pelanggaran dalam 16 Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar di seluruh Indonesia sepanjang 2010.

Fakta tersebut terungkap dalam Seminar Pendidikan Politik Masyarakat dalam Pilkada 2010 dengan tema Peranan Ormas/LSM dalam Mensukseskan Pilkada Sukoharjo 2010 yang digelar di Istana Hapsari, Selasa (11/5).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menjadi salah satu pembicara dalam acara, Kasubdit Organisasi Politik Dirjen Kesbangpolinmas, Bahrun Alam Siregar. Acara tersebut digelar oleh Lembaga Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (LPSEM) Sukoharjo bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Terkait Pilkada yang akan digelar di Sukoharjo, Bahrun mengatakan, masyarakat terutama pihak terkait semisal Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mencermati beberapa persoalan yang riskan timbul.

Pasalnya, dari 167 Pilkada yang sudah digelar hingga 2008, pihaknya telah mengevaluasi adanya beberapa potensi persoalan yang terjadi saat pemilihan umum dilaksanakan.

Sejumlah pelanggaran itu disebut Bahrun, terutama berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT). “DPT yang tidak akurat biasanya selalu menjadi persoalan. Beberapa pelanggaran dalam DPT itu di antaranya warga yang meninggal dunia namun tetap dicatat serta warga yang belum berusia 17 tahun namun masih saja didaftarkan,” terangnya.

Sejumlah persoalan lain, disebut Bahrun, berkaitan dengan persyaratan bakal calon (Balon) yang tidak memenuhi syarat semisal ijazah palsu. “Masalah internal partai politik (Parpo) juga menjadi masalah tersendiri, kemudian ada juga dugaan money politics yang biasanya terjadi pada malam hari sebelum hari H serta pemasangan atribut yang tidak sesuai aturan,” paparnya.

Bahrun menambahkan, pihaknya mencatat dari 16 Pilkada yang digelar sepanjang 2010, ada 1.595 pelanggaran yang dilaporkan kepada KPU. “Meski hanya 16 Pilkada yang dilaksanakan pada tahun ini namun kami mencatat ada sebanyak 1.595 pelanggaran yang dilaporkan kepada KPU. Berbagai pelanggaran itu termasuk juga yang terjadi pada Pilkada Solo maupun Pilkada Boyolali,” jelasnya.

Kepala Kesbangpolinmas Sukoharjo, Lasiman menjelaskan, secara umum kondisi di Sukoharjo saat ini tergolong kondusif. “Untuk situasi saat ini termasuk kondusif. Namun yang terpenting kita tidak boleh lengah,” jelasnya kepada para tamu undangan.

Lasiman menambahkan, Sukoharjo dapat dikatakan sebagai sumbu pendek. Menurut dia, letupan-letupan Pilkada dipastikan terjadi namun pihaknya berharap letupan tersebut tidak begitu signifikan sehingga mengganggu keamanan di Kota Makmur.

aps