Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Antara-Anis Efizudin)

Solopos.com, SEMARANG — Sebanyak 15 perusahaan besar diundang dalam acara rapat yang dipimpin Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, di Gedung B Lantai V kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Selasa (3/12/2019).

Ke-15 perusahaan itu diajak mengikuti rapat karena terindikasi mencemari Sungai Bengawan Solo. Selain 15 perusahaan berskala besar itu, rapat tersebut juga diikuti perwakilan pelaku industri sedang, pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan peterenakan.

Ganjar mengungkapkan ada sejumlah kesepakatan yang diambil dalam rapat itu guna menanggulangi pencemaran Bengawan Solo. Salah satu kesepakatan, yakni pemberian waktu selama 12 bulan kepada sejumlah perusahaan tersebut untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah.

"Selama kurun waktu itu [12 bulan] juga, aktivitas pembuangan limbah ke sungai harus dihentikan. Jika masih melakukan pelanggaran, saya minta aparat penegak hukum untuk turun tangan,” ujar Ganjar dijumpai wartawan seusai rapat.

Ganjar pun menyatakan jika 15 perusahaan besar dan beberapa perwakilan perusahaan menengah, UKM, dan peternakan itu telah sepakat untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbahnya. Meski demikian, Pemprov Jateng tidak akan langsung percaya dan tetap akan menerjunkan tim khusus untuk melakukan pengawasan.

"Dalam hal tidak cukup waktu, misalnya perbaikan sistem pengolahan limbah tidak cukup waktu setahun, maka harus izin khusus ke saya, nanti akan kami pantau perkembangannya. Namun kalau selama setahun tidak ada perbaikan pengelolaan limbah dan tetap membuang ke sungai, maka silakan aparat penegak hukum bertindak," tegasnya.

Menurut Ganjar, peran industri besar dalam pencemaran Bengawan Solo sangat besar. Apalagi sejumlah perusahaan besar itu berdiri hampir di sepanjang aliran Bengawan Solo.

"Ada banyak perusahaan besar, mulai Wonogiri, Sragen, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Solo, Boyolali sampai Blora. Ada ratusan, belum ditambah perusahaan menengah, kecil dan peternakan," tegasnya.

Untuk perusahaan besar lanjut Ganjar, mungkin tidak akan ada persoalan terkait pengelolaan limbahnya karena memiliki keuangan cukup. Namun untuk perusahaan sedang dan UKM, persoalan limbah akan menjadi persoalan.

"Industri batik, tahu, ciu itu yang cukup sulit, karena mereka industri kecil. Maka saya tawarkan untuk memberikan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Dari Kementerian LHK juga mendukung untuk memfasilitasi," tambahnya.

Sementara terkait persoalan berhentinya pengelolaan air bersih oleh PDAM Blora, Ganjar meminta pihak PDAM melakukan sejumlah aksi nyata. Selama air Bengawan Solo belum bisa dimanfaatkan, maka berbagai upaya harus dilakukan dalam pelayanan masyarakat.

"Saya minta PDAM Blora agar pinjam air dulu atau hutang air agar masyarakat dapat tetap mendapat pasokan air bersih," pungkasnya.

Pencemaran Bengawan Solo tergolong cukup serius. Pencemaran yang terjadi akibat limbah pabrik tersebut membuat air sungai hitam, sejumlah ikan mati. dan tidak dapat dikonsumsi. Padahal, banyak masyarakat yang menggantungkan air bersih dari aliran sungai itu.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten