108 DAS Kritis, Kepala Desa Diimbau Bentuk Komunitas Pencinta Sungai

Kondisi 108 daerah aliran sungai kritis.

Solopos.com, KLATEN – Para kepala desa didorong membentuk komunitas pencinta sungai. Pembentukan komunitas itu dimaksudkan menjaga kelestarian daerah aliran sungai (DAS).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Subdit Pengendalian Kerusakan Sungai Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup, Garendel Siboro, mengatakan pengelolaan DAS tak bisa dilakukan parsial. Pengelolaan itu harus dilakukan terpadu mulai wilayah hulu, tengah, dan hilir.

“Harapan kami bagaimana masyarakat yang ada di hulu mempertahankan penutupan vegetasi yang baik, di bagian hilir mengelola lahan dengan benar. Sehingga air sungai tetap terjaga bersih, dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dan kelestariannya bisa tetap terjaga termasuk biota yang ada di dalamnya,” kata Garendel saat ditemui di sela kegiatan Optimalisasi Peran Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat dalam Pelestarian Sungai dan Rehabilitasi DAS di Gedung Wanita Klaten, Kamis (14/9/2017).

Garendel berharap kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan didorong menjadi pelopor menjaga kelestarian sungai. “Kami harapkan kepala desa bisa membentuk komunitas pecinta sungai terutama di sungai yang sudah rusak,” kata dia.

Disinggung kondisi DAS yang sudah rusak, Garendel menjelaskan ada 300an DAS di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 108 DAS dalam kondisi kritis dan rusak termasuk Sungai Bengawan Solo. Salah satu indikator kerusakan yakni banjir saat musim hujan dan mengering saat kemarau. “Ibarat kanker itu sudah stadium IV,” katanya.

Garendel menjelaskan saban tahun pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk penyehatan DAS. Gelontoran dana untuk penyehatan DAS itu mencapai Rp3 triliun hingga Rp4 triliun. Bentuk penyehatan yakni melalui penanaman pohon termasuk menggulirkan program kebun bibit rakyat.

Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Lilik Kurniawan, mengatakan pada 2015 BNPB mulai menggulirkan gerakan pengurangan risiko bencana meliputi sekolah gunung, sekolah sungai, serta sekolah laut. Implementasi sekolah sungai kali pertama digulirkan di Klaten.

“Dari situ sudah terbentuk pola-pola dan dikembangkan pada 2016 di 23 kabupaten. Kemudian pada 2017 dikembangkan di 44 kabupaten/kota. Klaten menjadi model percontohan. Melalui kegiatan ini pengurangan risiko bencana tidak hanya mengandalkan pemerintah saja tetapi bersama-sama termasuk masyarakat,” kata dia.