100 HARI JOKOWI-JK : Kinerja Jokowi-JK Dinilai Mengecewakan

100 Hari Jokowi-JK memegang pucuk pemerintahan Negeri ini, kinerja keduanya dinilai masih mengecewakan.

Solopos.com, JAKARTA – Hari ini tepat 100 hari Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) memimpin negeri ini. Sejumlah politikus dan anggota DPR menilai kinerja 100 hari Jokowi-JK dengan Kabinet Kerja masih mengecewakan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan kinerja Jokowi belum ada sesuatu yang menonjol. “Terus terang, prestasinya apa ya? Saya enggak tahu. Yang ada malah permasalahan semakin rumit,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Selasa (27/1/2015).

Syarief mencontohkan kisruh yang terjadi antara dua institusi hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri yang berawal dari penetapan tersangka calon tunggal kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.

Selain itu, penenggelaman kapal dengan alat utama sistem pertahanan (alutsista) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. “Itu menyalahi aturan. Kapal itu dilubangi saja sudah tenggelam,” katanya.

Menurutnya, belum terlihatnya kinerja Jokowi dan kabinetnya itu lantaran belum adanya ketegasan dari Jokowi sebagai kepala negara. “Meski demikian, kita kasih kesempatan dulu. Mungkin Jokowi tidak memprioritaskan kinerja dalam 100 hari,” beber dia.

Belum adanya ketegasan Jokowi juga diungkap oleh Tantowi Yahya, politikus Partai Golkar, anggota Komisi I DPR. Ia melihat Jokowi ini tidak tegas dalam melaksanakan pemerintahan.

Padahal sebelum Jokowi, publik pernah memberikan stempel tidak tegas untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Namun ternyata, Jokowi lebih peragu lagi. Dalam hal ini, SBY ragu tapi benar. Kalau Jokowi ragu, terkadang tidak konstitusional. Menabrak aturan. Contohnya, antara lain implementasi program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat yang seharusnya dibahas dengan DPR. Ini langsung aja,” kata dia.

Saat ini, lanjut dia, mandat ada di Jokowi. Jadi, menurutnya, Jokowi berhak menentukan arah sendiri dan menepis “tangan-tangan” lain yang berisiko menganggu pemerintahannya. Dalam hal ini, publik sangat berharap setelah 100 hari ini ada perbaikan menonjol karena publik sudah mulai bergejolak.

Buktinya, jika saat ini menyimak media sosial, yang memprotes itu bukan dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari partai-partai oposan. Tapi dari pendukung Jokowi sendiri. Bahkan dari partai-partai pendukungnya sendiri. “Ini harus ditanggapi serius oleh Jokowi,” kata Tantowi.

Sementara itu politikus PDIP Effendi Simbolon sepakat dengan Tantowi. “Dalam 100 hari pemerintahan Jokowi, memang ada celah-celah yang berisiko sekali untuk dilakukan proses menjatuhkan. Dari awal memang terlihat instrumen dalam pemerintahan belum cukup baik. Itu poinnya,” kata dia.

Untuk itu, Effendi meminta, agar Jokowi segera melakukan pembenahan sesuai konstitusi. “Sebagai teman, saya mengingatkan adanya risiko itu. Jangan sampai, kesalahan atau belum adanya rupa kinerja, dimanfaatkan oleh lawan,” kata anggota Komisi VII DPR itu.