1 TAHUN JOKOWI-JK : Sederet Kegagalan, Jokowi-JK Dinilai Menjanjikan di Tahun Kedua

1 Tahun Jokowi-JK dinilai gagal dalam beberapa hal, namun diperkirakan akan lebih baik di tahun kedua.

Solopos.com, JAKARTA — Tahun kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diperkirakan lebih mampu mengelola peluang untuk mewujudkan program-programnya. Hal itu menyusul banyaknya catatan dengan nada pesimistis di tahun pertama.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pengamat hukum dan tata negara Refly Harun, mengatakan ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan untuk memuluskan sistem hukum dan tata negara.

“Presiden Jokowi harus mampu menangkap peluang-peluang seperti itu untuk memperbaiki catatan pesimistis di bidang hukum, tata negara, serta politik pada periode sebelumnya, yang berdampak signifikan terhadap bidang ekonomi,” kata Refly saat dihubungi Bisnis/JIBI, Senin (19/10/2015).

Peluang itu, paparnya, seperti pengalihan dukungan PAN dari Koalisi Merah Putih (KMP)—koalisi partai oposisi—ke pemerintah. Dampak positif dari pengalihan dukungan PAN itu akan membuat sistem ketatanegaraan bakal lebih baik jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Ziti Zuhro juga mengungkapkan hal serupa. Presiden Jokowi harus mampu menangkap peluang-peluang di bidang politik untuk memperbaiki situasi ekonomi dan mewujudkan janji-janjinya saat kampanye.

Menurutnya, setelah 1 tahun, Jokowi-JK harus mampu berkomunikasi dengan baik dan benar dengan partai koalisi pendukung maupun oposan guna mereduksi inkonsitensi di bidang ekonomi. Selain itu, Siti Zuhro mengingatkan pentingnya penguatan kepastian di bidang hukum yang menjadi landasan bernegara.

“Presiden harus mampu ikut menegakkan hukum guna memberikan kepastian kepada seluruh pihak, terutama penyelenggara negara,” katanya.

Menurutnya, masalah hukum sangat berbeda dengan masalah ekonomi yang harus memperhatikan sentimen dari luar negeri. “Masalah hukum itu kan masalah yang penyelesaiannya menjadi hak prerogatif dalam negeri. Seharusnya, Presiden mampu menyelesaikan polemik di bidang hukum yang banyak memberikan catatan pesimistis.”

Seperti diketahui, pada tahun pertama masa pemerintahannya, Presiden Jokowi dinilai belum menunjukkan sikap kepemimpinan yang efektif dan berkualitas di bidang hukum terutama untuk pemberantasan korupsi. Ketua Setara Institute, Hendardi, memaparkan dalam setahun masa pemerintahannya, publik juga belum memperoleh keyakinan atas kinerja penegak hukum dan integritas pejabat di bidang hukum.

“Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin Yasonna H Laoly belum efektif menjadi pejabat publik dan lebih merepresentasikan diri sebagai wakil partai dan menjadi pelindung kepentingan politik partai.”

Selain itu, paparnya, masih terjadi kriminalisasi pimpinan KPK dan dua kali munculnya revisi UU KPK juga ikut membuat penegakan hukum tidak berjalan efektif. “Selain itu, di bawah kepemimpinannya, kepala daerah/kementerian/LK semakin dimanjakan dengan proteksi antikriminalisasi yang sangat berpotensi untuk disalahgunakan.”

Presiden Jokowi juga gagal mengelola Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan kewenangan legislasinya untuk memproduksi berbagai UU yang secara nyata dibutuhkan oleh rakyat. “Pelanggaran hak asasi manusia juga masih terjadi antara lain di Tolikara, Aceh Singkil, dan Lumajang.”