1 TAHUN JOKOWI-JK : Kepuasan Terhadap Jokowi: SMRC 51,7%, Indo Barometer 46%

1 Tahun Jokowi-JK diwarnai penurunan kepuasan publik. Namun harapan dinilai masih tinggi.

Solopos.com, JAKARTA — Sejumlah hasil survei menyebutkan keragaman tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) selama setahun masa kepemimpinannya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hasil survei kepuasan tertinggi pemerintahan Presiden Jokowi dilansir oleh Syaiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dengan tingkat kepuasan 51,7%. Selanjutnya, hasil survei yang dilansir Indo Barometer menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi saat ini 46%. Adapun Poltracking Indonesia melansir kepuasan terhadap kinerja presiden Jokowi hanya 45,05%.

“Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi tidak berada di angka tinggi. Namun masih memiliki tren positif,” kata Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC, saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Menurut Hanan, kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi sangat terlihat kalangan publik perdesaan, berpenghasilan rendah, serta ibu rumah tangga. Kalangan pengangguran dan pekerja kasar juga menyatakan pendapat serupa.

Persentase kepuasan itu berbeda untuk Wapres Jusuf Kalla. Survei SMRC menyatakan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wapres JK sebesar 54,7%, Poltracking 42,42%, serta Indo Barometer hanya 37,1%. Sesuai dengan hasil survei-survei tersebut, publik banyak menyorot masalah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya dituntaskan oleh pemerintah.

Sedikitnya ada lima permasalahan ekonomi yang dianggap paling penting di Indonesia. Sesuai hasil survei-survei itu, isu sentral perekonomian terdapat pada sulitnya lapangan kerja, mahalnya harga kebutuhan pokok, meningkatnya kemiskinan dan korupsi, biaya pendidikan yang mahal, serta kurangnya kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, publik mengapresiasi terjadinya perbaikan kondisi pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur oleh pemerintah. “Peran pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur oleh pemerintah terlihat kuat dalam survei tersebut,” kata Hanan.

Survei Poltracking menambahkan mayoritas publik dalam survei (lebih dari setengah jumlah responden) sudah mengetahui sejumlah program pemerintahan Jokowi-JK yang tertuang dalam Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, serta Kartu Keluarga Sejahtera.

“Dan mayoritas publik yang menerima kartu-kartu itu mengaku puas atas pelayanan yang diluncurkan di awal pemerintahan Jokowi-JK,” kata Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yudha.

Selain poin-poin tersebut, kinerja menteri-menteri bidang ekonomi juga menjadi sorotan karena dinilai belum sanggup memuaskan mayoritas responden. “Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri Kabinet Kerja secara umum hanya 7,1%,” kata M. Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer.

Menanggapi keragaman hasil survei terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK dengan selisih yang cukup besar itu pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Toto Sugiarto, mengatakan keragaman itu terletak pada penentuan responden, indikator, pertanyaan, serta periode survei. “Instrumennya beda, jadi wajar kalau hasilnya berbeda-beda,” katanya.

Namun dari beragamnya instrumen tersebut, paparnya, terbaca bahwa penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK tidak terlalu signifikan. “Penurunan itu tidak terlalu signifikan. Bahkan publik masih menumpukan harapan yang besar terhadap Jokowi-JK.”

Harapan terhadap pasangan yang dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2014 itu, menurutnya, terekam dari beragamnya pertanyaan. “Dari beragamnya pertanyaan yang mayoritas menyoal tentang kepuasan itu pasti memunculkan keragaman harapan publik.”

Korelasi antara perbedaan hasil survei dengan dengan harapan publik itu juga dikuatkan oleh peneliti politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez. “Harapan kepada pemerintahan Jokowi-JK masih tinggi meski kepuasan menurun.”

Menurutnya, keragaman hasil survei itu muncul dari rentang waktu yang juga beragam. “Kalau opini publik, hari ini dan besok itu berpotensi berbeda,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Johnny G. Plate berpendapat publik tahu betul kesulitan pemerintah. “Hal itu terbukti saat mayoritas responden melihat ekonomi menjadi ganjalan pemerintahan Jokowi-JK,” katanya dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta.

Untuk itu, harap Johnny, pemerintah harus segera mengambil sikap atas hasil survei tersebut. “Survei itu memang opini publik, tapi itu mencerminkan keinginan dan harapan publik kepada pemerintah. Jadi kalau masalahnya di ekonomi, ya segera benahi ekonominya.”

Ketua Umum DPP Partai Golkar kubu Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) meminta pemerintah segera membuat kebijakan untuk menyediakan lapangan kerja. “Pasalnya, banyaknya gelombang PHK saat ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran,” katanya dalam siaran pers.

Ical mengatakan saat ini masyarakat betul-betul dalam keadaan sulit karena melambungnya harga kebutuhan pokok. “Yang lebih parah, pendapatannya tetap-tetap saja, bahkan ada banyak buruh yang terkena PHK.”