Madiunpos.com, MADIUN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun menginstruksikan seluruh penyelenggara Pemilu wilayah setempat terjun ke masyarakat untuk menyosialisasikan pelaksanaan Pemilu 2019. Mereka diberi kewajiban bertandang dari rumah ke rumah.
“Kami maksimalkan tenaga penyelenggara Pemilu di Kabupaten Madiun untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilu. Gerakan ini kami sebut dengan gerakan ketuk pintu,” kata Ketua KPU Kabupaten Madiun, Anwar Soleh Azarkoni, Kamis (4/4/2019).
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Dia menyampaikan seluruh staf penyelenggara Pemilu di Kabupaten Madiun ada sekitar 24.000 orang, terdiri atas petugas KPU, PPK, PPS, dan KPPS.
Setiap petugas penyelenggara Pemilu, lanjut dia, diwajibkan melakukan sosialisasi di lima rumah yang ada di lingkungannya. Sehingga dengan mekanisme dari rumah ke rumah itu, maka akan ada 120.000 rumah yang bisa tersosialisasi.
“Bayangkan kalau satu rumah ada dua atau tiga pemilih berarti kan sudah ada 360.000 pemilih yang bisa disosialisasi tentang Pemilu,” jelas Anwar.
Cara ini, kata dia, dianggap efektif untuk mensosialisasikan Pemilu karena langsung menyentuh pemilih. Materi sosialisasi yang disampaikan yakni seperti pemberitahuan terkait tanggal pencoblosan, cara mencoblos, dan memperkenalkan calon yang berkompetisi dalam Pemilu.
Menurut dia, setiap petugas diminta untuk tidak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan dukung mendukung calon baik dalam pilpres maupun pileg. KPU mengklaim seluruh petugas yang diterjunkan sudah teruji netralitasnya.
Namun, upaya sosialisasi dengan mekanisme rumah ke rumah ini juga dianggap rawan pelanggaran. Petugas yang terjun bisa saja memanfaatkan kesempatan itu untuk mendukung salah satu calon.
Kritik tersebut disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, Mudji Raharjo. Menurutnya, cara-cara yang dilakukan KPU tersebut memang efektif. Tapi juga memiliki kelemahan karena bisa saja petugas yang turun melakukan kampanye untuk memilih satu calon.
“Kalau memang menggunakan cara seperti itu ya harus diawasi,” kata dia. Mudji menyampaikan KPU harusnya melakukan sosialisasi dengan cara yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dia menganggap sosialisasi yang dilakukan terkait Pemilu 2019 belum maksimal sehingga masih banyak warga terutama di desa belum tahu agenda Pemilu.
Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
