SOLOPOS.COM - Angkutan Batik Solo Trans (BST) berjalan merayap bersama ratusan kendaraan lainnya di Jl Slamet Riyadi, Solo, Sabtu (29/6/2013) seusai Solo Batik Carnival (SBC) VI. Penambahan koridor BST tahun ini diharapkan mampu memperbaiki pelayanan angkutan massal namun belum bisa menjadi solusi kemacetan di Kota Solo.

Solopos.com, SOLO — Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, mengklaim satu koridor Batik Solo Trans [BST] mampu mengurangi 11 persen keberadaan angkutan pribadi. Meskipun demikian, orang nomor satu di Pemerintah Kota [Pemkot] Solo itu mengatakan program angkutan massa itu baru bisa dievaluasi jika delapan koridor telah beroperasi.

Hal itu diterangkan Rudy, panggilan akrab Rudyatmo, di sela-sela open house di Lojigandrung, Rabu [25/12/2013]. “Satu koridor mengurangi 11% angkutan pribadi, katakanlah begitu jadi tinggal dikalikan jika ada delapan koridor,” terangnya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dia mengakui operasi dua koridor saat ini belum maksimal. Selain permasalahan jumlah armada, belum maksimalnya koridor itu lantaran masih ditemukan pertemuan jam operasi BST dengan bus lain. “Tapi sekarang belum bisa dievaluasi. Nanti jika sudah delapan koridor. Koridor yang ada belum maksimal,” tambahnya.

Disinggung mengenai data kenaikan kendaraan pribadi yang dimiliki Dishubkominfo Solo, Rudy mengamini parameter untuk menakar program koridor BST lain. Sedangkan data pertumbuhan kendaraan Dishubkominfo Solo diakuinya berubah-ubah.

Pada Sabtu (26/1/2013) lalu, Kepala Dishubkominfo Solo, Yosca Herman menerangkan jumlah kendaraan bermotor meningkat hampir 26% pada 2011-2012. Sejak 2008, rata-rata pertumbuhan kendaraan bermotor 7,5%/tahun. Saat itu, Yosca berpendapat jika seluruh koridor BST beroperasi maka 60% kendaraan pribadi bisa dikurangi.

Namun pada sesi Dinamika 103, 11 Oktober lalu, Yosca menerangkan pertumbuhan kendaraan di Solo meningkat 36% per tahun.
Sementara belum lama ini, Rudy menggagas subsidi bagi pelajar untuk menggunakan BST. Subsidi itu diwacanakan untuk memperingan pembayaran tarif angkutan massa tersebut.

“Memang harus ada iming-imingnya, menurut bahasa saya seperti itu,” kata Ketua DPRD Solo, Y.F. Sukasno, kepada wartawan, pekan lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya