NEW YORK: Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon sedang mempertimbangkan untuk mengunjungi Sri Lanka guna menilai krisis kemanusiaan disana setelah pemerintah Sri Lanka mengumumkan kemenangannya atas pemberontak Tamil, kata kantor pers PBB di New York, Amerika Serikat, Senin.
“Sekretaris Jenderal sedang mempertimbangkan kunjungan kesana,” kata wakil juru bicara PBB Marie Okabe, tanpa mengkonfirmasi pengumuman oleh Menteri Luar Negeri Sri Lanka Rohitha Bogollagama bahwa Ban ditunggu Jumat malam untuk kunjungan 24 jam dan ia akan bertemu dengan para pejabat senior.
Promosi BRI Meraih Dua Awards Mobile Banking dan Chatbot Terbaik dalam BSEM MRI 2024
Namun, Okabe mengatakan fokus utama kunjungan Ban ialah melihat kondisi rakyat sipil di berbagai kamp Orang yang Menjadi Pengungsi di Dalam Negeri (IDP), integrasi mereka, dan resolusi jangka panjang konflik tersebut.
Pada Senin, pasukan pemerintah Sri Lanka mengumumkan kemenangannya atas kelompok pemberontak Macan Tamil, Macan Pembebasan Tamil eelam (LTTE), setelah kelompok tersebut menyatakan pemimpin Tamil Vellupillai Prabhakaran tewas –pernyataan yang masih harus dikonfirmasi oleh PBB, kata Okabe.
Ketika berbicara kepada wartawan mengenai situasi kemanusiaan di Sri Lanka, kepala dinas hak azasi manusia PBB John Holmes mengatakan jika Ban pergi ke Sri Lanka ia mungkin mengunjungi tempat orang yang kehilangan tempat tinggal dan menetap di berbagai kamp IDP “untuk memperlihatkan solidaritas dan simpatinya kepada meeka”.
Akan “sangat penting” bagi dia untuk berbicara mengenai cara “mengobati sebagian luka dan warisan kepahitan yang mungkin telah ditinggalkan oleh pertempuran (selama tiga dasawarsa)”, kata Holmes.
Pejabat senior PBB VJ Nambiar saat ini terlibat konsultasi dengan para pejabat pemerintah mengenai cara terbaik menangani ribuan warga sipil yang kehilangan tempat tinggal dan tinggal di kamp yang dikelola pemerintah, yang dikatakan Holmes sebagai “tantangan kemanusiaan utama”.
Rata-rata 220.000 orang saat ini tinggal di kamp IDP, termasuk sebanyak 20.000 warga sipil lagi yang tiba pada akhir pekan. Yang tak kalah penting ialah 40.000 sampai 60.000 orang lagi saat dalam perjalanan ke kamp tersebut, dan terutama, kamp utama di Vavuniya, kata Holmes.
Dengan begitu banyaknya orang yang datang dalam waktu yang demikian singkat, lembaga bantuan kemanusiaan dan PBB berjuang untuk segera menyediakan obat, makanan dan tempat berteduh yang layak. Bulan ini, Dana Reaksi Darurat Pusat PBB hanya menyediakan lebih dari 11 juta dolar AS guna menangani reaksi kemanusiaan, kata Holmes.
Kondisi di kamp tersebut “tidak ideal” dan “tak memenuhi standar internasional”, kata Holmes, terutama kamp IDP di Vavuniya adalah masalah penyebab “berdesak-desakan yang sangat besar”.
Di daerah konflik, pemerintah telah menyatakan semua warga sipil telah meninggalkan daerah tersebut tapi itu tak dapat dikonfirmasi karena pemerintah terus menghalangi PBB atau wartawan memasuki daerah tersebut, kata Holmes, yang menambahkan jika akses diberitakan, itu akan “sangat berharga”.
Pada akhir pekan, Palang Merah Internasional, menyatakan bagian timur-laut negeri itu menghadapi “bencana kemanusiaan yang tak terperikan”.
Lembaga internasional tersebut tak dapat mengirim makanan atau memindahkan orang yang sakit dan cedera dari daerah pertempuran dan masih tak memperoleh akses ke daerah itu, kata Holmes.
Namun, pemerintah Sri Lanka telah membawa ratusan warga sipil yang cedera ke luar daerah konflik ke beberapa rumah sakit di seluruh negeri tersebut, kata Holmes.
Kini pertempuran telah reda, masalah permukiman dan perujukan jangka panjang antara suku mayoritas Sinhala dan etnik minoritas Tamil akan menjadi masalah kritis yang harus diamati PBB, kata Holmes. Segera setelah proses permukiman dimulai, pemerintah telah berjanji takkan mengubah susunan etnik di wilayah Utara, tempat orang Tamil tinggal sebelum serangan pemerintah.
Pemerintah telah menyatakan 80 persen warga sipil yang kehilangan tempat tinggal akan dimukimkan kembali paling lambat akhir 2009 –“sasaran ambisius”, kata Holmes. Namun sebelum itu terjadi, pemerintah harus membangun kembali prasarana dan rumah yang rusak, dan medan ranjau harus dibersihkan.
Holmes menyatakan PBB akan menyediakan bantuan dan dana bagi kedua upaya tersebut selama pemerintah memenuhi persyaratan tertentu. (Antara)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
