AJI Kediri tolak sistem kerja kontrak

KEDIRI: Puluhan jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri, Jumat (1/5), melakukan aksi unjuk rasa memperingati hari buruh yang jatuh 1 Mei di alun-alun Kota Kediri, menolak penerapan sistem kerja kontrak.

Sistem kerja kontrak yang dinilai tidak memberikan status yang jelas bagi karyawan, serta tidak adanya perlindungan jaminan sosial.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Kondisi itu membuat posisi tawar pekerja sangat rendah dihadapan perusahaan,” kata Koordinator Divisi Serikat Pekerja, AJI Kediri, Imam Mubarok, di sela-sela aksi.

Dalam orasinya, ia juga menyayangkan para pengusaha media yang kerap menakut-nakuti karyawan melalui ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), dan kebangkrutan perusahan untuk menekan posisi mereka.

Ia juga mengatakan, hingga saat ini tidak satu pun pemilik media yang bersedia mengungkapkan laporan keuangan perusahaan secara terbuka.

“Pendirian serikat pekerja menjadi salah satu upaya menyetarakan posisi karyawan di depan pemilik perusahaan. Dengan itu, kita tidak bisa semena-mena dijajah,” kata Mubarok menegaskan.

Berdasarkan data AJI Indonesia, terdapat sekitar 1.008 media cetak, 2.000 stasiun radio, 115 stasiun televisi, dan belasan media “on-line”, hanya ada 25 media yang memiliki serikat pekerja.

Oleh karena itu, mereka mendesak untuk perbaikan nasib pekerja media, di antaranya memberikan upah layak bagi jurnalis dan pekerja media, menghentikan sistem kerja kontrak dan “outsourcing”, serta memberikan kebebasan berserikat di dalam perusaahaan atau luar perusahaan.

Dalam aksinya, para jurnalis tersebut membawa berbagai poster yang isinya kecaman untuk memberikan perlindungan hak dan kesejahteraan karyawan. Selain itu, mereka juga membagi-bagikan selebaran pada para pengguna jalan.

Aksi tersebut tidak begitu mendapat perhatian dari pihak kepolisian. Usai aksi, mereka lantas membubarkan diri. (Antara)