Sultan tolak dikotomi Jawa dan non-Jawa

CIREBON: Salah satu nominator calon presiden dari Partai Golkar, Sri Sultan Hamengku Buwono X menampik adanya dikotomi Jawa dan non-Jawa dalam suksesi kepemimpinan nasional, lantaran hal itu justru mengkerdilkan prinsip kebangsaan yang sudah dideklarasikan sejak 1928.

“Setelah Sumpah Pemuda 1928 yang menyatakan berbeda-beda tetapi tetap satu, apakah masih relevan mendikotomikan calon pemimpin bangsa dari unsur Jawa atau luar Jawa,” kata Sultan dalam jumpa pers di Cirebon, Kamis (5/3).

Promosi Keren! BRI Raih Enam Penghargaan di PR Indonesia Awards 2024

Dikhotomi itu muncul lantaran kecemasan para politisi semata, yang hakekatnya justru kian mengecilkan makna kebangsaan yang terus dibangun dari waktu ke waktu.  “Saya tidak yakin rakyat juga berpikiran begitu,” katanya.

Sultan didampingi dua Ketua DPP Golkar,  Enggartiasto Lukita dan Syamsul Muarif. Realitas ini mengisyaratkan pijakan Sultan di DPP Golkar cukup kuat, tinggal bagaimana mesin-mesin politik ini efektif untuk maju sebagai capres dari Golkar.

Sultan memandang persaingan, termasuk dengan Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Golkar sebagai hal wajar. “Semua mesti memaklumi mekanisme penentuan capres Golkar itu bukan kompetisi. Tetapi dengan sistem nominasi atau penjaringan yang kemudian akan diputus oleh rapat pimpinan nasional khusus (Rapimnasus) setelah Pemilu 9 April,” katanya tenang.

Oleh karena itu, menurut Sultan,  jangan dipandang sebagai ada persaingan atau kompetisi seperti pada konvensi capres Golkar pada 2004. “Kita menyerahkan semuanya ke partai,” katanya.

Terkait koalisi parpol yang sebagian menominasikannya sebagai calon pemimpin nasional, Sultan mengatakan bahwa semua masih menunggu Pemilu, 9 April.

Kehadiran Sultan di Cirebon diundang sebagai pembicara kunci dalam seminar nasional Way Out From Crisis yang diselenggarakan di Grage Hotel Cirebon. Selain itu beberapa kalangan juga sudah lama mengundang Gubernur DIY, untuk berdialog dan saling berbagi pengalaman. Seminar ini juga dihadiri Presiden Federasi Real Estat se-Dunia Dr Ir Ciputra, pakar marketing Hermawan Kartajaya.

Sultan juga menyebutkan kehadirannya bukan sebagai kampanye, termasuk juga minta dukungan ke Sultan Kasepuhan, Sultan Kanoman dan Sultan Kacirebonan. “Saya menghadiri undangan,” kata Sultan, kepada wartawan bertanya, apakah ini merupakan bagian dari sosialisasi rencana pencapresannya. Kedatangannya, tambah Sultan, bukan sebagai upaya untuk mencari dukungan raja-raja di wilayah Cirebon. “Kerajaan bukan parpol, ini acara budaya,” katanya.

Momentum ekonomi
Sultan mengatakan menjelang pelaksanaan pemilihan umum calon legislatif dan presiden akan terjadi perang spanduk, baliho dan elemen kampanye lainnya, sehingga dana cukup besar akan mengalir dari perkotaan ke pelosok negeri. “Dana itu diharapkan bisa menumbuhkan pergerakan roda ekonomi rakyat. Maka gunakan kesempatan lima tahun sekali ini sebaik-baiknya,” kata Sultan dalam seminar nasional yang digelar.

Sultan menambahkan, krisis ekonomi harus menjadi momentum untuk melakukan reorientasi strategi politik dan ekonomi dengan mengedepankan kemandirian. Pemerintah, kata dia,  jangan terlalu terlena dengan keinginan untuk membangun industri canggih karena tidak akan menjadi kekuatan perekonomian nasional. “Kita harus kembali kepada kekuatan ekonomi kerakyatan yang jelas bebas krisis yang bertumpu pada sumber laut, hutan, perkebunan dan pertambangan.”

Menurut dia, pemerintah harus melindungi produk lokal dari serbuan produk impor asal China, selain masyarakat juga harus menomorsatukan penggunaan produk lokal.

Sementara pakar marketing Mark Plus Hermawan Kertajaya menyatakan lesunya perekonomian nasional akibat krisis seharusnya menjadi peluang tersendiri. “Sebagian besar [perekonomian] berhenti di saat krisis, seharusnya inilah saatnya untuk bangkit. Buat sesuatu yang berbeda di saat semuanya tiarap. Saatnya membuat brand ketika pesaing berhenti berpromosi.” Dia menambahkan masyarakat harus diberikan bekal kemampuan memasarkan produk hasil mereka dan itu menjadi tanggungjawab bersama, khususnya pemerintah.(k41/Bisnis Indonesia/JIBI)