Kumpulan Berita » #OTT KPK

Sejumlah PNS menjalani pemeriksaan di Aula Satya Haprabu, Mapolres Klaten, Selasa (3/1/2017). (Taufiq Sidik Prakoso/JIBI/Solopos)
Sejumlah PNS menjalani pemeriksaan di Aula Satya Haprabu, Mapolres Klaten, Selasa (3/1/2017). (Taufiq Sidik Prakoso/JIBI/Solopos)
Bupati Klaten nonaktif, Sri Hartini, menunggu sidang di Pengadilan Tipikor, Semarang, Senin (22/5/2017). (JIBI/Semarangpos.com/Imam Yuda S.)
Bupati nonaktif Klaten Sri Hartini (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jateng, Jumat (7/7/2017). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)
Bupati nonaktif Klaten Sri Hartini di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Senin (22/5/2017). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)
Pejabat Balai Sungai Sumatra VII Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu berinisial AA digiring petugas KPK saat akan dibawa ke Jakarta di Mapolda Bengkulu, Jumat (9/6/2017). (JIBI/Solopos/Antara/David Muharmansyah)
Ilustrasi korupsi (Ethixbase.com)
Kasi SMP Disdik Klaten, Suramlan, yang menjadi terdakwa kasus suap Bupati Klaten Sri Hartini di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Rabu (29/3/2017). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)
Bupati Klaten nonaktif, Sri Hartini, menunggu sidang di Pengadilan Tipikor, Semarang, Senin (22/5/2017). (JIBI/Semarangpos.com/Imam Yuda S.)
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) memberikan keterangan tentang penetapan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/4/2017). 
(JIBI/Solopos/Antara/Sigid Kurniawan)
Bupati Klaten nonaktif, Sri Hartini, menunggu sidang di Pengadilan Tipikor, Semarang, Senin (22/5/2017). (JIBI/Semarangpos.com/Imam Yuda S.)
Bupati nonaktif Klaten Sri Hartini menjadi terdakwa kasus suap promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten. (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)
Bupati nonaktif Klaten Sri Hartini di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Senin (22/5/2017). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)
Bupati nonaktif Klaten Sri Hartini berkonsultasi dengan penasihat hukumnya seusai mendengarkan dakwaan jaksa di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin(22/5/2017). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)
Bupati Klaten nonaktif, Sri Hartini, sesaat sebelum menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Semarang, Senin (22/5/2017). (JIBI/Semarangpos.com/Imam Yuda S.)
Bupati Nonaktif Klaten Sri Hartini. (JIBI/Solopos/Antara/Aprillio Akbar)
Bupati Nonaktif Klaten Sri Hartini. (JIBI/Solopos/Antara/Sigid Kurniawan)
Bupati Nonaktif Klaten Sri Hartini. (JIBI/Solopos/Antara/Aprillio Akbar)
Bupati Nonaktif Klaten Sri Hartini. (JIBI/Solopos/Antara/Sigid Kurniawan)
Seorang warga melintas di depan Rumah Dinas (Rumdin) Bupati, Jl. Pemuda Klaten, Sabtu (22/4/2017). (Ponco Suseno/JIBI/Solopos)
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa PNS Pemkab Klaten di Mapolres Klaten, Selasa (17/1/2017). (Ponco Suseno/JIBI/Solopos)
Bupati Klaten non aktif Sri Hartini meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (18/1/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A)
Kasi SMP Disdik Klaten, Suramlan, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Rabu (29/3/2017). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)
Aula Satya Haprabu Mapolres Klaten yang digunakan penyidik KPK untuk memeriksa saksi kasus dugaan jual beli jabatan di Klaten. Foto diambil di Mapolres Klaten, Jumat (7/4/2017). (Ponco Suseno/JIBI/Solopos)

Kolom

GAGASAN
Krisis Kepribadian

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (19/7/2017). Esai ini karya Indra Tranggono, pengamat budaya yang tinggal di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah indra.tranggono23@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Manusia harus menjadi majikan (penguasa) atas hawa nafsunya. Artinya ia berdaulat…