SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi). (setneg.go.id)
Solopos.com, SURABAYA – Puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII akan diselenggarakan di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4/2024). Dalam acara itu, Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir.
Dalam peringatan Hari Otoda itu, Presiden direncanakan menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada kepala daerah yang berprestasi.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, M. Fikser, mengatakan berdasarkan keterangan dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, puncak Hari Otoda akan di Surabaya akan dihadiri Presiden Jokowi.
“Presiden juga akan menyematkan tanda kehormatan Satyalacana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada kepala daerah yang berprestasi kinerja tertinggi berdasarkan hasil EPPD tahun 2022 terhadap LPPD tahun 2021,” kata dia yang dikutip dari Surabaya.go.id.
Fikser menuturkan puncak peringatan hari Otoda Nasional pada Kamis besok terdiri dari serangkaian acara. Pertama akan dilakukan upacara peringatan Hari Otoda XXVIII tahun 2024 di Balai Kota Surabaya. Setelah itu akan dilanjutkan dengan Pawai Seni Budaya dan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemkot Surabaya.
Pada malam harinya, ada kegiatan malam apresiasi penyelenggaran pemerintah daerah (Pemda) di Ball Room Grand City Mall Surabaya.
“Pada malam apresiasi ini akan diisi dengan pentas budaya dan penyerahan piagam penghargaan oleh Mendagri kepada Pemda yang berprestasi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,” katanya.
Fikser menuturkan peserta yang diundang dalam puncak peringatan Hari Otoda Nasional ini seluruh gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia. Selain itu juga menteri dan kepala badan dari kementerian/LPNK khususnya anggota tim nasional EPPD juga turut diundang dalam kegiatan ini.
“Tema peringatan tahun ini adalah Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat. Tema ini merupakan cerminan terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau. Di mana pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan,” jelasnya.