Sistem pemilihan umum (pemilu) yang terbuka membuat persaingan antarkandidat DPRD kian ketat, sehingga dana kampanye yang dikeluarkan harus lebih besar. Hal itulah yang menjadi kambing hitam banyaknya anggota DPRD yang tertarik mengakses kredit dengan jaminan surat keputusan (SK) pengangkatan anggota Dewan.