Gus Imin menjelaskan ada dua catatan hitam pelanggaran kode etik, yakni putusan majelis Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pelanggaran etik berat dengan terlapor Ketua MK,Anwar Usman dan vonis DKPP kepada jajaran pimpinan KPU terkait pelanggaran kode etik.
Seluruh pimpinan KPU bakal diperiksa DKPP pada hari ini karena dianggap membiarkan Gibran Rakabuming Raka mendaftar sebagai cawapres meski aturan belum diubah.
DKPP menerima 299 aduan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), dengan 118 perkara telah diputuskan selama Januari-Desember 2023.
Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan sangat penting untuk menyamakan pandangan dalam penegakan etika penyelenggara pemilu di jajaran KPU, Bawaslu, dan badan adhoc, mulai dari PPK, PPS, Panwascam, dan Panwaslu desa/kelurahan.
Penyelenggara Pemilu harus menyadari bahwa masyarakat pada era digital lebih melek dan mudah mendapatkan informasi. Termasuk informasi tentang perilaku serta kinerja penyelenggara Pemilu.
DKPP sebagai penjaga marwah penyelenggaraan Pemilu 2024 diminta untuk mampu berkolaborasi secara lebih kuat dan relevan dengan media dalam proses penyelenggaraan Pemilu.
Sebagai Ketua KPU, seharusnya Hasyim Asy'ari tidak menggunakan kalimat yang bertendensi akan diterapkannya sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024.
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Tio Aliansyah menyebut hingga kini lembaganya menerima 253 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).
Peserta seleksi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Wonogiri mengadu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait nilai hasil tes seleksi yang tidak diumumkan kepada peserta.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyosialisasikan kode etik yang harus dipatuhi penyelenggara pemilu. Salah satu kode etik itu adalah anggota KPU dan Bawaslu dilarang rangkap jabatan.
Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal menyinggung rumor serangan 250 hacker dari China yang sempat mencemari Pemilu 2024 saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
DPR RI dan penyelenggara pemilu menyetujui PKPU tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022) malam.
Ada dua perkara yang disidangkan, di antaranya dugaan kasus kesusilaan anggota KPU Boyolali dan dugaan pelanggaran terkait pelaksanaan tugas dari jajaran KPU Klaten dan Bawaslu Klaten.