Lantas bagaimana dengan pemimpin bangsa Konoha? Selama dua periode memimpin, Minato selalu dicintai rakyat. Kunjungan ke daerah-daerah selalu disambut kegembiraan dan keceriaan rakyat.
Seorang cendekiawan berbicara tanpa pamrih. Demikianlah, pada masa lalu peran cendekiawan dijalankan oleh banyak pendeta, bagaikan nabi-nabi kecil, yang berbicara tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah masyarakat.
Katakanlah ini adalah ”kedaulatan” partai politik sebagai peserta pemilu. Posisi partai politik seperti itu kini berhadapan dengan pilihan rakyat. Rakyat memilih caleg karena sistem pemilu yang diterapkan adalah proporsional terbuka.
Pemilu 2024 yang baru saja berlalu—tahapannya belum tuntas—menunjukkan realitas kita belum berbudaya demokrasi. Salah satu indikator berbudaya demokrasi adalah kaya homo politicus sejati.
Negara yang menerapkan sistem demokrasi dianggap sebagai negara paling ideal. Hampir semua negara menerapkan demokrasi dalam sistem bernegara mereka, namun dengan pola masing-masing.
Partai politik menjadi prasyarat utama bagi demokrasi. Bila kehidupan demokrasi baik maka partai politik juga harus baik dan melaksanakan fungsi-fungsi yang diperintahkan oleh undang-undang.
Di Indonesia sebagai negara-bangsa (nation state), kita hanya bisa menerima untuk memilih calon presiden dari yang dipilih oleh koalisi partai politik.
Resonansi etika semakin bergelora setelah berkali-kali disinggung dalam debat calon presiden-calon wakil presiden dan setiap agenda politik seremonial.
Kritik dan kontrol dari masyarakat sipil perlu dibangun selekasnya. Kelemahan utama masyarakat sipil beberapa tahun terakhir adalah mereka terfragmentasi.
Kampanye dialogis adalah kampanye tatap muka dengan cara berdialog langsung bersama pemilih. Tujuannya memberikan pendidikan politik kepada publik dan mengajak mereka menjadi pemilih yang rasional.
Jargon para elite politik ihwal ”biar rakyat yang memilih” atau ”biar rakyat yang menentukan” harus mendapat jaminan aktualisasi di bilik suara di TPS.
Rupanya kita masih harus melihat alat peraga kampanye tercecer di jalanan yang menampilkan potret wajah-wajah tersenyum dengan warna latar belakang yang khas lima tahunan.
Perekrutan politik secara teoretis memang tugas partai politik. Partai politik wajib menjaring calon pemimpin melalui pendidikan politik secara bertahap supaya menghadirkan kader yang mumpuni.
Banyak ditemukan kasus sikap ASN yang justru terkesan memihak kepada salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden yang terlibat kontestasi Pemilu 2024.
Mereka harus bersikap netral karena pemungutan dan penghitungan suara merupakan hal yang sangat sensitif. Tak kalah penting adalah memastikan kesehatan dan keselamatan mereka selama bertugas.
Kita harus tetap berjuang mewujudkan moralitas dan nurani itu dalam perpolitikan. Akan tetapi, kita harus menyadari bahwa dunia politik Indonesia adalah dunia yang sangat pragmatis.
Mereka telah melakukan politik uang secara sadar, padahal praktik ini adalah akar korupsi menuju berbagai jenis korupsi lainnya. Larangan politik uang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dari seluruh penduduk Indonesia yang mencapai 278,8 juta jiwa terdapat 3,36 juta guru berdasarkan data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Itu adalah data jumlah guru di Indonesia pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024.
Ketika perilaku politik yang kurang etis terjadi di tingkat nasional, hal ini menjadi contoh yang dianggap sebagai kelaziman hingga ke level daerah, membentuk praktik yang tidak mengedepankan etika dalam berpolitik.
Adab dan keadaban dianggap hanya memperkarakan urusan kesopanan, padahal negeri ini sedang mengalami krisis: menjauh dari tujuan menyejahtetrakan rakyat. Banyak yang berpandangan dalam kondisi demikian kok malah mengurusi sopan santun
Pemuda membawa perspektif dan aspirasi unik yang mungkin tidak terwakili secara memadai oleh generasi yang lebih tua. Keterlibatan dalam politik memungkinkan mereka mengekspresikan ide yang relevan dengan konteks zaman.
Anak muda dan politik memang tak mudah untuk dipertemukan, meskipul pasangan calon presiden-calon wakil presiden berkoar-koar tentang memberikan peluang kepada generasi muda di panggung politik menuju kursi kekuasaan.
Menurut Olle Tornquist (2022), HAM menjadi sangat krusial dalam membentuk demokrasi yang kuat dan menitiktekankan pada peran serta masyarakat dalam kerangka kewargaan (citizenship).
Ini menunjukkan potensi pelanggaran netralitas ASN maupun penyelenggara pemilu sangat besar, terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pihak-pihak terkait melalui sosialisasi dan lainnya agar ASN dan penyelenggara pemilu bersikap netral sesuai peraturan.
Ada kehendak yang saya tangkap dari kawan-kawan mengobrol saya itu bahwa ungkapan Agus Rahardjo itu bisa berkembang menjadi bola politik panas yang kemudian menyala dan membakar yang berujung koreksia atas kemunduran demokrasi kita.
Masa kampanye pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 beririsan dengan masa adven dan natal dalam kalender liturgi gereja Katolik. Jelas hal ini merupakan bahan perenungan yang menarik dalam masa penantian kehadiran pemimpin baru.
Dinamika politik pemilihan presiden-wakil presiden ataupun pemilihan nggota legislatif yang secara natural memunculkan riak-riak—bisa kecil dan bisa besar—kadang-kadang membuat khawatir sebagian orang, khususnya pelaku ekonomi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar pemilih tetap nasional untuk Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 jiwa. Dari jumlah itu, 51,93% merupakan pemilih muda. Pemilih muda ini memiliki kriteria berusia di bawah 40 tahun.
Sampai sekarang buku tersebut masih sering disitasi oleh pemikir politik modern, bahkan menjadi ilham bagi Sukidi untuk menulis opini Machiavelli Jawa.
Despotisme baru berciri-ciri kekayaan dan perluasan kekuasaan eksekutif dengan mengendalikan peradilan, mengendalikan dan memanipulasi hukum. Pemilihan umum, prosedur demokrasi, dan lembaga pemerintahan tetap eksis.
Pelangi yang berarti aneka warna, dalam kehidupan ini, saya maknai sebagai keragaman, heterogenitas. Di dunia ini tak ada yang sama. Anak kembar pun mempunyai perbedaan.
Harapan tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagai jalan menuju konsolidasi demokrasi Indonesia terus dikemukakan banyak cendekiawan, tokoh nasional, dan guru bangsa.
Dari sekian banyak diskusi, perbincangan, dan perdebatan soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden di beragam kanal Youtube, ada satu yang menarik perhatian saya, yakni pemikiran soal pemimpin muda yang disampaikan Eep Saefulloh Fatah.
Aksi terorisme menjadi atensi Kepolisian Daerah atau Polda Jawa Tengah (Jateng) menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 mendatang.
Pada era serbadigital ini penggalangan suara juga dilakukan di media sosial. Para pendukung mulai menjaring massa dengan membangun citra pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengemukakan data terdapat 22 provinsi di Indonesia dengan potensi kerawanan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu 2024.
Aneka analisis tentang etika politik, tentang rekam jejak, tentang urgensi menuntaskan pemberantasan kolusi, nepotisme, dan korupsi, dan sebagainya telah dikemukakan banyak akademikus, guru bangsa, aktivis organisasi masyarakat sipil, dan sebagian politikus.
Berbagai analisis dari pengamat politik berseliweran di berbagai platform menyikapi situasi politik terkini. Mereka menyebut kondisi ini bisa menciptakan “konflik” di tataran elite politik.
Perhimpunan yang didirikan Sjahir itu kemudian berubah nama menjadi Pemuda Indonesia yang menjadi pelopor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia, sebuah kongres monumental yang melahirkan Sumpah Pemuda pada 1928.
Meskipun alasan terkuat Kaesang (bisa) menjadi Ketua Umum PSI adalah anaknya Presiden Jokowi, marilah kita sedikit mempergunakan akal sehat menelaah mengapa Kaesang memilih PSI sebagai pelabuhan politik pertama.
Hal lebih substantif itu adalah dialektika mengenai persoalan yang mestinya menjadi evaluasi bagi pemerintahan yang masih berjalan dan bagi orang-orang yang berminat maju menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Dalam perkembangannya intelijen dalam suatu negara dimaknai dalam tiga hal. Pertama, intelijen sebagai suatu organisasi. Kedua, intelijen sebagai aktivitas. Ketiga, intelijen sebagai pengetahuan.
Perbedaan pendapat idealnya memicu pertukaran gagasan dan pemikiran yang lebih mendalam hingga pada akhirnya menghasilkan keputusan yang lebih baik. Bukan justru menimbulkan perpecahan.
Banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa muncul nama Cak Imin sebagai calon wakil presiden pendamping calon presiden Anies Baswedan? Seperti ada ulah tangan pesulap.
Andai bisa didengar, meski tidak bisa berkata banyak, barangkali banyak yang bertanya ke mana arah dan ke mana keinginan elite membawa biduk Indonesia?
Ada penguatan dukungan akar rumput terhadap otoritarianisme. Fenomena ini menjadi gejala yang berlawanan dengan keniscayaan mengonsolidasikan demokrasi Indonesia.
Ini mengindikasikan ada intervensi politik serta persolan serius dalam penentuan 10 besar calon anggota KPU dan Bawaslu kabupaten/kota yang akan dikirim ke KPU pusat dan Bawaslu pusat.
Makna seni alias kunst, menurut Klinkert, mencakup pemahaman tentang hikmat, ilmu, pengetahuan, kecakapan, kepandaian, keterampilan. Orang sana bilang art is skill in making or doing.
Sayangnya, cukup rumit untuk mengukur indikator soliditas partai politik pada pemilihan presiden. Variabel konkret untuk menilainya adalah hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada.
Semua pihak harus menerima apa pun hasil pilkades. Pada kenyataannya, pilkades justru kerap diwarnai konflik, polarisasi antara pendukung si A dan si B.
Tidak ada kalkulasi etis yang berbasis pada ideologi atau platform ide perjuangan. Asas dan basis elektoral masing-masing partai politik sudah menguap dalam garis-garis yang sam
Identitas atau agama diinterpretasikan secara ekstrem untuk meraih dukungan dari orang-orang yang merasa sama secara ras, etnik, agama, atau unsur perekat lainnya.
Pasal 188 KUHP baru adalah satu dari sekian pasal yang dipermasalahkan berbagai kelompok masyarakat sipil karena berpotensi menjadi alat kriminalisasi.
Mengapa tahun politik ini begitu ramai? Tahun politik mengingatkan saya pada job fair yang dijubeli penganggur dan pekerja yang ingin pindah tempat bekerja.
Gawe Muhammadiyah wis rampung (hajatan besar Muhammadiyah telah usai). Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah telah berakhir. Kini Muhammadiyah dan Aisyiyah kembali bekerja untuk bangsa dan semesta.
Secara umum penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sama dengan Pemilu 2019 karena berdasarkan regulasi yang sama, yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Saya membayangkan ketika tiap manusia, tiap individu, adalah Sisifus, tentu membutuhkan ruang yang cukup demi mencapai kebahagiaan. Demi mencapai bagian terindah ”semuanya baik-baik saja”.
Pemilihan umum (pemilu) masih sekitar dua tahun lagi, tetapi pertarungannya sudah dimulai sekarang. Partai-partai politik mulai sibuk mencari teman koalisi agar bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden.
SMA Islam Terpadu (IT) Al Huda Wonogiri menggunakan sistem e-voting untuk memilih calon ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 2022/2023, Sabtu (17/9/2022).
Dalam beberapa bulan terakhir koalisi-koalisi informal mulai diwacanakan sejumlah partai politik. Koalisi-koalisi informal itu semuanya awal menuju pemilihan presiden pada 2024.
KUHP yang dibutuhkan rakyat Indonesia adalah KUHP yang benar-benar mewujudkan dekolonisasi, pembaruan, harmonisasi, modern, mengutamakan kepentingan rakyat, dan berlandasan partisipasi publik yang bermakna.
PDIP menjadi penentu koalisi final partai-partai politik menuju pemilihan presiden pada 2024. Suara pendukung Presiden Joko Widodo jadi kunci kemenangan kandidat presiden pada Pemilu 2024.
Pembentukan orientasi politik di kalangan pemilih muda dipengaruhi interaksi dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari, salah satunya penggunaan media sosial. Mereka sangat mudah menjadi golput.
RKUHP potensial mereduksi kejahatan terhadap hak asasi manusia sebagai the most serious crime menjadi kriminalitas biasa. RKUHP yang mencampurkan pidana umum dan pidana khusus mengoreksi Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Tingkat toleransi dan penerimaan keberagaman di kalangan generasi muda Indonesia—generasi Z dan generasi mileniel—era kiwari tergolong baik, namun mayoritas di antara mereka menolak presiden dari agama minoritas.
Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden serta pemerintah dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi ancaman serius bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Norma ini bisa memperparah regresi demokrasi Indonesia.
Usia calon presiden yang akan maju dalam pemilihan presiden pada 2024 menjadi salah satu pertimbangan penting kum muda, generasi Z dan generasi milenial, dalam menentukan pilihan mereka.
Desain Pemilihan Umum 2024 seharusnya memotivasi partai politik merumuskan dan mengemukakan gagasan-gagasan baru yang kemudian ditawarkan kepada rakyat atau pemilih, khususnya pemilih pemula.
Ciri-ciri pemimpin, termasuk calon presiden dan calon wakil presiden, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 adalah punya perhatian pada persoaal riil yang dihadapi rakyat, dekat dengan rakyat, dan mampu mengatasi berbagai persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat.
Konvensi untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden menjadi pilihan bagus, bahkan ideal, bagi partai-partai politik yang telah membangun koalisi lebih awal untuk menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kandidat presiden yang mengemuka belakangan ini dan potensial maju dalam pemilihan presiden pada 2024 terbagi dua kategori. Pertama calon presiden elektabilitas. Kedua, calon presiden otoritas.