Solopos.com, YOGYAKARTA—Tahun ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan untuk program Kalurahan Budaya senilai Rp3,3 miliar. Anggaran tersebut menyasar tujuh kalurahan.
Paniradya Pati Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aris Eko Nugroho, S.P., M.Si, menjelaskan program Kalurahan Budaya merupakan salah satu komponen dari program kalurahan Mandiri Budaya yang menjadi salah satu program strategis Gubernur DIY.
Promosi Mendamba Ketenangan, Lansia di Indonesia Justru Paling Rentan Tak Bahagia
“Di dalam 11 kebijakan strategis Gubernur, ada kebijakan strategis Kalurahan Mandiri Budaya, tapi juga ada kebijakan strategis berkaitan rintisan Kalurahan Mandiri Budaya salah satunya adalah Kalurahan Budaya,” kata dia saat ditemui Solopos.com di kantornya, Rabu (24/4/2024).
Hingga tahun ini sudah ada sekitar 100 Kalurahan Budaya yang tersebar di kabupaten-kabupaten yang ada di DIY. Proses dari kegiatan Kalurahan Budaya tersebut berada di bawah ranah Dinas Kebudayaan DIY.
Menurutnya secara aktivitas, program tersebut hampir sama dengan yang terjadi di program lain seperti padat karya. Artinya ada aktivitas yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) langsung, dan ada aktivitas yang dilakukan oleh para lurah.
Untuk aktivitas langsung, hampir semua Kalurahan Budaya yang ada akan mendapatkan alokasi anggaran termasuk mendapatkan alokasi kegiatan.
Dia mencontohkan ketika di satu lokasi terdapat kegiatan festival adat, maka festival tersebut nantinya dipilih dan ada satu yang dibiayai khusus dengan Dana Keistimewaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan.
Selain itu, pada Kalurahan Budaya juga dilakukan pendampingan. Disebutkan, masing-masing kalurahan Budaya memiliki dua pendamping.
Banyak hal yang digali dari program kalurahan Budaya tersebut, yang pada intinya adalah mengembangkan potensi yang ada di masing-masing kalurahan.
Misalnya saja terkait potensi kesenian. Setiap Kalurahan Budaya akan dibina oleh pendamping yang kemudian juga mendapatkan evaluasi dari tim monitoring dan evaluasi yang telah disiapkan.
“Aktivitas [yang ada di Kalurahan Budaya] itu kemudian diekspresikan dalam bentuk tampilan-tampilan. Salah satunya kalau di Malioboro selalu ada acara Selasa Wagen, yang berada di Benteng Vredeburg. Di lokasi itu akan ditampilkan seluruh [potensi] Kalurahan Budaya,” jelas Aris.
Di acara itu juga ditampilkan bentuk budaya lain seperti kuliner, pengetahuan dan teknologi, kerajinan dan lainnnya. Selain di acara Selasa Wagen, potensi Kalurahan Budaya juga ditampilkan di bandara melalui kerja sama dengan PT Angkasa Pura.
“Harapannya untuk mengenalkan tentang budaya yang ada di kami [DIY]. Itu yang dilakukan oleh dinas, berkaitan dengan Kalurahan Budaya,” lanjut dia.
Selain yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, ada pula dukungan untuk Kalurahan Budaya yang berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan.
Dia menyampaikan, di 2024 ini ada sekitar 7 kalurahan yang mendapatkan alokasi anggaran tersebut. Nilainya antara Rp400 juta hingga Rp800 juta per kalurahan.
Artinya, ada sebagian kalurahan yang mendapatkan anggaran Rp400 juta, ada yang lebih, dan ada yang sampai Rp800 juta, sesuai kebutuhan masing-masing kalurahan. “Total, nilai BKK tahun ini [untuk kebutuhan tersebut] ada sekitar Rp3,3 miliar,” bebernya.
Menurut Aris, pendampingan Kalurahan Budaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan menyasar pada semua Kalurahan Budaya. Sedangkan untuk Kalurahan Budaya yang didukung BKK hanya beberapa, yang sebelumnya diawali dengan pengajuan proposal dan seleksi. Biasanya, kegiatan dengan BKK tersebut ditujukan untuk aktivitas yang dipandang bisa menimbulkan sesuatu yang berbeda.
“Misalnya di salah satu Kalurahan Budaya itu ternyata mengembangkan kegiatan yang berkaitan dengan Kampung Among Lare. Jadi kampung untuk berinteraksi, melakukan pendidikan informal dalam rangka mengenalkan budaya termasuk mengenalkan moral, mental dan sebagainya agar memiliki ciri khas Yogyakarta,” jelas dia.
Aris menyebutkan ketujuh Kalurahan Budaya yang tahun ini mendapatkan dukungan BKK di antaranya adalah Selopamioro, Sitimulyo, Ngalang, Wiladeg, Margoagung, Sukoreno, dan Beji.
Terkait proses pencairan BKK, dia mengatakan sama dengan program yang lain. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa di tahun ini, aktivitas fisik harus diselesaikan dulu proses perizinannya baru bisa melakukan proses pencairan anggaran.
Misalnya saja ketika ada kegiatan yang dilakukan di sebuah lahan atau pekarangan, maka harus sudah ada izin dari pemilik lahan.
“Dalam hal ini tanggung jawab BKK ada di kalurahan. Setelah diberikan ke kalurahan, maka kalurahan yang akan membelanjakan. Namun untuk OPD yang mengampu adalah Dinas Kebudayaan. Sedangkan untuk kegiatan pendampingan Kalurahan Budaya yang Dinas Kebudayaan, anggarannya juga berasal dari Dana Keistimewaan,” lanjut dia.
Untuk Dana Keistimewaan kegiatan Kalurahan Budaya yang disalurkan melalui OPD di Tahun 2024 ada sekitar Rp16 miliar.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
