SOLOPOS.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (kiri) didampingi Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo (kanan) bersiap menyampaikan pidato politiknya saat peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (10/1/2024). Peringatan tersebut bertemakan Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
Solopos.com, SOLO — Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengatakan arah politik partai berlambang banteng moncong putih pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Hal ini disampaikan Said untuk merespons pernyataan pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, yang melihat ada peluang kerja sama antara PDIP dengan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih pada Pilpres 2024.
“Atas masukan itu tentu akan menjadi pertimbangan jajaran DPP partai, khususnya Megawati Soekarnoputri, sebab kewenangan tentang arah politik PDI Perjuangan ditentukan oleh ibu ketua umum,” ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/4/2024).
Menurutnya, Presiden Kelima RI itu juga akan mendapatkan masukan dari jajaran partai dan lintas tokoh.
Menurutnya, Presiden Kelima RI itu juga akan mendapatkan masukan dari jajaran partai dan lintas tokoh.
Selain itu, Said menyebutkan ada dua agenda internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral yang harus ditempuh oleh PDIP ke depan.
Terkait agenda internal PDIP yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan kualitas kader partai di semua tingkatan lewat kaderisasi berjenjang, memantapkan konsolidasi ideologi, organisasi, program, sumber daya dan kader.
Pertama, mengevaluasi total atas pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif, khususnya atas pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai titik pijak perubahan atas Pemilu 2029 agar proses demokrasi elektoral berjalan lebih berkualitas.
“Evaluasi atas pelaksanaan Pemilu 2024 setidaknya telah dituangkan dalam sikap politik DPP PDI Perjuangan tertanggal 22 April 2024,” katanya sebagaimana dilansir Antara.
Kedua, praktik pemilu yang transaksional, membuat ongkos politik menjadi sangat mahal. Mereka yang lulus elektoral membutuhkan biaya politik yang besar, akibatnya tidak semua kader PDIP yang ideologis dan memahami karakter dan watak kepartaian bisa menghadapi keadaan ini.
Oleh sebab itu, sambung Said, PDIP tidak surut untuk memperjuangkan pemilu dengan proporsional tertutup yang dibarengi dengan reformasi partai politik yang lebih modern, meletakkan kaderisasi sebagai merit politik.
Ketiga, kebersamaan atau gotong royong seperti yang ditegaskan oleh Airlangga Pribadi adalah cerminan jiwa bangsa.
“Dengan gotong royong, kita bisa melalui pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi lebih kuat. Hal itu pelajaran penting buat kita sebagai bangsa,” jelas Said.
Keempat, mengajak semua elemen bangsa, terutama para pemangku kepentingan strategis pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak November 2024 mendatang untuk menjaga demokrasi elektoral lebih baik dari pemilu.
Dengan demikian, pilkada ke depan tidak digantikan dari pertarungan gagasan dan rekam jejak menjadi pertarungan uang dan kekuasaan.
“Kita harus letakkan pilkada sebagai modal rekrutmen berjenjang kepemimpinan nasional. Oleh sebab itu kita membutuhkan proses itu berjalan berkualitas,” pungkasnya.