SOLOPOS.COM - Ilustrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng) 2018. (JIBI/Semarangpos.com/Dok.)
Pemilih dari kalangan difabel menolak didampingi saat mencoblos di TPS.
Solopos.com, BOYOLALI — Pemilih dari kalangan difabel di Boyolali menolak ada panitia pemilihan suara (PPS) yang mendampingi mereka saat mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018, 27 Juni mendatang.
Hal itu lantaran mereka tak ingin pilihan politik mereka dalam Pilgub terpengaruh pihak lain yang membantu mendampingi saat di bilik TPS. Untuk itulah, para difabel meminta panitia pemilihan suara (PPS) tak turut mengantar mereka hingga ke bilik suara meski dengan alasan membantu.
Aktivis difabel Boyolali, Arifin, menyampaikan hal tersebut menyikapi hak-hak politik difabel dalam Pilgub Jateng 2018. Arifin sepakat hak-hak dasar difabel dipenuhi, termasuk hak politik. Namun, mereka meminta hak politik tetap dijaga kerahasiaannya.
Aktivis difabel Boyolali, Arifin, menyampaikan hal tersebut menyikapi hak-hak politik difabel dalam Pilgub Jateng 2018. Arifin sepakat hak-hak dasar difabel dipenuhi, termasuk hak politik. Namun, mereka meminta hak politik tetap dijaga kerahasiaannya.
“Biarkan kami mandiri memilih di dalam bilik suara. Enggak perlu diantar sampai ke dalam bilik. Kalau didampingi, kami jadi enggak nyaman karena ketahuan pilihan kami,” ujarnya saat berbincang dengan Solopos.com, Rabu (28/3/2018).
Menurut Arifin, salah satu permasalahan difabel saat menyampaikan hak pilih adalah soal aksesbilitas. Difabel, kata dia, tidak butuh dikasihani, namun butuh akses yang sudah menjadi hak mereka.
Menurut Arifin, partisipasi kaum difabel dalam berpolitik kian meningkat. Hal itu ditunjukkan salah satunya mulai banyaknya kalangan difabel yang terlibat aktif dalam kepanitiaan Pilgub maupun pemilihan legislatif dan pemilihan presiden (Pilpres).
“Istri kami juga sebagai anggota Panwas di tingkat desa. Teman kami difabel juga ada yang sebagai KPPS. Ini bukti partisipasi difabel meningkat,” terangnya.
Hal serupa dikemukakan aktivis difabel dari Nogosari, Katarina Dwi Putri Kristianti. Ia berharap partisipasi pemilih dari kalangan difabel tahun ini kian meningkat. Caranya dengan memberikan akses yang baik kepada mereka.
“Kalau memakai meja, ya agak rendah biar pengguna kursi roda tak kesulitan. Kalau rekan tunanetra, disiapkan surat suara berhuruf Braile,” tambahnya.
Pada kesempatan sebelumnya, anggota Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Pemilih KPU Boyolali, Pargito, mengatakan target partisipasi pemilih secara nasional 77,5%. Target ini akan tercapai jika semua elemen masyarakat bersatu dan sadar akan hak politik mereka.
“Kami juga akan meminta masukan dari teman-teman difabel terkait persoalan teknis di lapangan,” tambahnya.