SOLOPOS.COM - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)
Kemacetan Semarang diklaim Wali Kota Hendrar Prihadi telah menjadi bahan kajian jangka panjang bagi pemkot setempat.
Semarangpos.com, SEMARANG — Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengklaim persoalan kemacetan di ibu kota Provinsi Jawa Tengah itu telah menjadi bahan kajian jangka panjang bagi pemkot setempat. Menurut dia, telah disiapkan penanggulangannya dengan beberapa langkah dan program.
“Saya selalu sampaikan, kemacetan terjadi akibat jalan yang tidak seimbang dengan jumlah kendaraan. Solusi paling mujarab, ya, jalannya dilebarkan. Pasti enggak macet,” kata politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Hendi itu di Kota Semarang, Jateng, Jumat (23/3/2018).
Akan tetapi, imbuh dia, kondisi Kota Semarang yang sekarang ini makin padat membuat pelebaran jalan tidak bisa dilakukan dengan mudah karena harus melalui proses pembebasan lahan yang panjang. Melihat kondisi Kota Semarang saat ini, kata Hendi, membuat pembebasan lahan pasti akan sulit dilakukan karena harga pasaran tanah sudah tinggi untuk ganti untung.
“Belum tentu juga pemiliknya berkenan karena sudah mepet dengan bangunan. Bagaimana kalau tidak melakukan pelebaran jalan? Dengan rekayasa lalu lintas, seperti jalur one way, underpass, dan seterusnya,” katanya.
Menurut dia, penerapan one way atau satu arah dan pembangunan sejumlah infrastruktur jalan untuk rekayasa lalu lintas, seperti underpass sudah dilakukan dan bisa sedikit mengurai kemacetan. “Kemacetan ini menjadi kajian jangka panjang. Namun, yang sekiranya bisa dilakukan upaya dengan rekayasa lalu lintas kami kerjakan, seperti penerapan jalur one way dan underpass Jatingaleh,” katanya.
Ia mengatakan kesadaran masyarakat juga penting untuk membantu mengurangi kemacetan, yakni mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. “Kalau penggunaan kendaraan pribadi dikurangi, jumlah kendaraan di jalan kan jadi enggak terlalu banyak. Kemacetan di jalan bisa dikurangi,” papar Hendrar Prihadi.
Konsekuensinya, kata dia, Pemerintah Kota Semarang harus menyediakan moda transportasi massal yang aman, murah, dan bisa dijangkau masyarakat yang kini sudah dilayani bus rapid transit (BRT) Trans Semarang. “Ini jadi target jangka panjang juga bagaimana menyiapkan transportasi umum yang murah dan bisa dijangkau masyarakat. Pengembangan koridor BRT Trans Semarang untuk Koridor VII dan VIII akan dilakukan,” katanya.
Selain itu, kata Hendi, kajian juga dilakukan untuk membangun moda transportasi massal alternatif, seperti light rail transit (LRT) atau disebut juga metro capsul untuk mengurai kemacetan lalu lintas. “Kalau ada yang mengkritik begini-begitu, boleh saja. Namun, solusi konkretnya apa? Disampaikan! Kota ini dinamis. Orang dulunya enggak punya motor, sekarang bisa punya. Dulu enggak bisa beli mobil, sekarang bisa,” katanya.
Akibatnya, kata dia, terjadi penumpukan kendaraan pribadi di jalan yang mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas Kota Semarang sehingga dibutukan peran pemerintah daerah untuk mengatasi sesuai ranah kewenangannya. “Pengendalian kendaraan bisa dilakukan, misalnya produksi pabrik dibatasi, dan sebagainya. Namun, itu kewenangan pusat. Daerah lebih banyak menerima hasil sebuah aktivitas masyarakat yang dinamis,” pungkas Hendi.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya