SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau jalan Tol Becakayu seksi 1B dan 1C, Jakarta, Jumat (3/11/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Rosa Panggabean)
Pembangunan infrastruktur yang masif dikhawatirkan tak berefek signifikan bagi perekonomian.
Solopos.com, JAKARTA — Pembangunan infrastruktur yang masif dikhawatirkan tidak akan berdampak banyak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peneliti Indef M Rizal Taufikurrahman mengatakan pembangunan infrastruktur saat ini tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
“Dampak kebijakan infrastruktur atau proyek konstruksi terhadap jumlah output sektor yang langsung diberikan intervensi investasi [utang negara], ternyata hanya beberapa sektor yang ternyata berdampak positif,” katanya dalam acara diskusi Indef, di Jakarta, Rabu (21/3/2018).
Berdasarkan temuan dari data yang dikumpulkannya, Rizal memaparkan, pembangunan infrastruktur cenderung memberikan dampak negatif pada sektor yang berhubungan langsung dengannya. Adapun sektor tersebut adalah, angkutan kereta api, darat, laut, udara, dan jasa angkutan.
Hal ini disebabkan infrastruktur yang dibangun malah dibarengi kebijakan yang malah membuat masyarakat cenderung enggan untuk menggunakannya. Misalnya, penerapan tarif yang sangat mahal dan pembatasan kendaraan dengan sistem pelat nomor ganjil genap.
Ada yang Salah?
Selain itu, pembangunan infrastruktur darat yang mencapai 90% banyak dilakukan di tempat yang memiliki daya saing rendah. Pembangunan infrastruktur paling besar hanya memberikan dampak terhadap sektor properti. Sedangkan sektor dominan seperti industri pengolahan dan pertanian diperkirakan tidak akan mendapatkan dampak signifikan.
Penyerapan tenaga kerja, lanjut Rizal, penyerapan tenaga kerja juga cenderung lebih didominasi pada sektor properti dan industri semen saja. Sedangkan, penyerapan tenaga kerja ke sektor industri pengolahan, yang mana memberikan kontribusi terhadap lebih dari 20% tidak akan signifikan.
Adapun, menurut Rizal, hasil tersebut dipengaruhi banyak proyek infrastruktur yang hanya memperhatikan aspek pemerataan dan belum memperhatikan secara aspek efesiensi ekonomi. “Pemerataan boleh, tetapi aspek efesiensi dan dampak terhadap ekonomi juga harus diperhatikan,” imbuhnya.
Rizal mengakui pihaknya, belum secara mendalam melakukan efektifitas dari setiap proyek infrastruktur. Namun, hasil penelitian sudah dapat menunjukkan bahwa ada yang salah dalam pembangunan infrastruktur pemerintah.
Ditambah, infrastruktur digenjot dari utang. Jika infrastruktur tidak dapat menstimulasi sektor dominan, pemerintah akan sulit untuk membayarkan utangnya kembali.