SOLOPOS.COM - Bupati Wonogiri, Joko Sutopo (kiri), menyampaikan pidato dalam Musrenbang 2018 di pendapa rumah dinasnya, Rabu (21/3/2018). (Rudi Hartono/JIBI/SOLOPOS)
Bupati Wonogiri curhat di Musrenbang.
Solopos.com, WONOGIRI—Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Wonogiri 2018 di Pendapa Rumah Dinas Bupati di Kompleks Sekretariat Daerah (Setda), Rabu (21/3/2018), dijadikan Bupati Joko Sutopo sebagai ajang ngudarasa atau mencurahkan isi hati (curhat). Ratusan jajaran pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, dan tokoh masyarakat hadir dan mendengarkan.
Bupati blak-blakan mengungkap kondisi riil Kota Sukses yang selama ini belum diketahui banyak orang. Dia menyentil perangkat kerjanya yang dinilai menjalankan kegiatan belum berbasis kondisi riil. Alhasil, Bupati memandang Kota Sukses belum berubah signifikan dalam dua tahun terakhir, selain aspek yang sudah diintervensi melalui lima program prioritas.
Secara menggebu-gebu Bupati yang akrab disapa Jekek itu menyampaikan kabar kurang menyenangkan. Menurut dia, program kerja OPD belum relevan dengan permasalahan utama yang dihadapi. (baca juga: Bupati Wonogiri Imbau PNS Tak Gegabah Gadaikan SK)
Secara menggebu-gebu Bupati yang akrab disapa Jekek itu menyampaikan kabar kurang menyenangkan. Menurut dia, program kerja OPD belum relevan dengan permasalahan utama yang dihadapi. (baca juga: Bupati Wonogiri Imbau PNS Tak Gegabah Gadaikan SK)
Tak heran jika masalah tidak teratasi. Dia tercengang karena sampai 2018 ini masih ada 1.037 penderita gondok di Kismantoro. Bupati mempertanyakan ke mana program OPD terkait diarahkan.
Pada saat itu juga dia menginstruksikan agar para penderita gondok dioperasi maksimal 19 Mei 2018 mendatang. Operasi itu sebagai kado Hari Jadi ke-277 Wonogiri.
Kondisi anak dari keluarga miskin tak kalah memprihatinkan. Sebanyak 2.584 anak di bawah lima tahun (balita) terancam mengalami gizi buruk. Bupati sangat prihatin karena generasi calon agen perubahan Wonogiri yang kondisinya seperti itu.
Bupati juga menyoroti penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN). Hingga 2017, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) membiayai iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi 367.000 warga dengan anggaran senilai Rp8,5 miliar setahun.
Namun, Bupati menilai hanya 73.000 PBI yang berhak mendapatkannya karena miskin. Selebihnya, 294.000 PBI tak berhak menerima. Artinya, anggaran untuk membiayai mereka selama ini salah sasaran.
Belum lagi persoalan di desa. Bupati melihat usulan yang disampaikan warga melalui musrenbang desa yang kebanyakan soal aspirasi pembangunan infrastruktur berskala kecil, sebenarnya dapat diakomodasi pemerintah desa menggunakan dana desa.
Jika usulan itu dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), Bupati mempertanyakan bagaimana realisasi dana senilai Rp333 miliar dari dana desa dan alokasi dana desa (ADD) yang sudah digelontorkan.
“Paradigma lama harus diubah. Saya tak ingin program hanya copy paste [salin tempel] dan hanya diganti tahunnya. Program harus benar-benar bisa mengatasi masalah yang dihadapi,” ucap Bupati.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Adhi Dharma, memastikan Pemkab akan hadir mengatasi masalah yang diungkap Bupati. Selebihnya, dia enggan berkomentar banyak. Adhi yang baru beberapa bulan menjabat sebagai kepala Dinkes itu akan berkoordinasi dengan Bupati untuk mencari solusi.