Jogja
Rabu, 21 Maret 2018 - 21:55 WIB

Usaha Percetakan dan Katering Berpotensi Munculkan Gratifikasi untuk Pegawai Pemkab

Redaksi Solopos.com  /  Nina Atmasari  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terhenti di pintu gerbang Gedung Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Wonosari lantaran terlambat masuk kerja, Senin (3/7/2017). (JIBI/Irwan A. Syambudi)

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menegaskan seluruh pegawai dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menegaskan seluruh pegawai dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik tindak pidana korupsi.

Advertisement

Sekretaris Daerah Gunungkidul Drajad Ruswandono mengatakan, praktik pemberian gratifikasi sebagai awal terjadinya korupsi sehingga harus dicegah. Oleh karenanya, pemkab memberikan aturan yang tegas agar setiap pegawai tidak menerima bingkisan dalam bentuk apapun.

“Harus ditolak meski nominalnya kecil karena pemberian itu bisa menjadi awal terjadinya korupsi,” kata Drajad usai mengikuti acara Sosialisasi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi dengan Direktorat Pencegahan KPK di Ruang Rapat Bupati, Rabu (21/3/2018).

Menurut dia, pemberian gratifikasi tidak hanya menyangkut ke dalam proyek-proyek bernilai besar. Hal ini dikarenakan, pemberian tersebut dapat dilakukan oleh pengusaha yang bergerak di bidang percetakan, alat tulis kantor hingga usaha katering.

Advertisement

“Biasanya mereka akan datang pada saat memasuki akhir tahun dan memberikan bingkisan. Harapan kami, itu ditolak karena sudah diatur dengan tegas tidak boleh menerima gratifikasi dalam bentuk apapun,” ungkapnya.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif