SOLOPOS.COM - Bupati Bantul Suharsono memukul gong untuk membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Bantul, Rabu (21/3/2018). (Rheisnayu Cyntara/JIBI/Harian Jogja)
Pembahasan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul untuk periode 2019, difokuskan pada tiga hal
Harianjogja.com, BANTUL–Pembahasan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul untuk periode 2019, difokuskan pada tiga hal. Yaitu kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, ketimpangan wilayah, dan dukungan kepada New Yogyakarta International Airport (NYIA).
Dalam sambutannya, Sektetaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, Ari Purwaningsih mengatakan Musrenbang RKPD Kabupaten Bantul ini telah melalui beberapa proses tahapan. Mulai dari Musrenbang Kecamatan, Forum OPD, hingga penyelarasan hasil Musrenbang RKPD tematik Provinsi DIY bersama OPD terkait.
Ari menambahkan kagiatan ini bakal berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis (21-22/3/2018) untuk membahas arah pembangunan Kabupaten Bantul pada 2019 mendatang.
Pada tiap diskusi panel, akan ada materi-materi penting yang disampaikan. Diantaranya arah kebijakan pembangunan DIY yang disampaikan Kepala Bappeda DIY, prioritas pembangunan Kabupaten Bantul oleh Kepala Bappeda Bantul, strategi dan rekomendasi kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Bantul dalam pengurangan kemiskinan, ketimpangan wilayah, serta mewujudkan Bantul bersih, dan lain-lain.
“Kegiatan ini akan mengklarifikasi dan menyepakati usulan dari masyarakat melalui proses buttom up dan top down planning,” ujar Ari, Rabu (21/3/2018).
Sementara itu, Bupati Bantul, Suharsono menyebut program-program yang telah disusun oleh Pemkab haruslah selaras dengan arah pembangunan Pemprov DIY dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, dalam Musrenbang ini pihaknya meminta keseriusan seluruh pihak yang turut serta dalam pembahasan.
Sehingga program maupun inovasi yang bakal dilakukan, mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Bantul. Ia juga menekankan arah pembangunan pada 2019 mendatang, haruslah memberi ruang yang lebih besar bagi warga miskin dan kelompok rentan. “Sehingga 2019 nanti, tingkat kemiskinan Bantul bisa turun,” imbuhnya.
Suharsono juga mengatakan pembangunan Bantul ke depan haruslah bertumpu pada tiga isu sentral yakni pertumbuhan ekonomi, ekologi, dan sosial. Artinya arah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemkab tidak boleh hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi saja.
Misalnya membangun sarana prasarana atau infrastruktur yang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan ketersediaan ruang bagi pertumbuhan lingkungan dan sosial yang sehat.
“Pemkab harus memperbanyak ruang-ruang terbuka hijau yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan sosialisasi masyarakat sekaligus menjaga sisi ekologi perkotaan,” ucapnya.
Namun demikian Suharsono menyadari tidak semua rencana pembangunan dapat dipenuhi dengan APBD milik Pemkab. Oleh sebab itu, Pemkab membutuhkan sinergi dan koordinasi yang baik dengan Pemprov DIY dan pemerintah pusat agar mendapatkan dukungan dari APBD Provinsi maupun APBN. Ia juga mendorong seluruh OPD untuk meminta dukungan pihak swasta dalam pelaksanaan programnya melalui mekanisme CSR.