SOLOPOS.COM - Kapolda Jateng, Irjen Pol. Condro Kirono (kiri), saat melantik pejabat baru di jajaran Polda Jateng di Mapolda Jateng, Semarang, Selasa (20/3/2018). (Istimewa-Humas Polda Jateng)
Mutasi polisi melibatkan sejumlah pamen termasuk kapolres Grobogan danTegal.
Semarangpos.com, SEMARANG – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng) melakukan sejumlah pergantian jabatan yang melibatkan perwira menengah (pamen) dalam jajarannya. Dari sekian pamen yang mendapat mutasi itu, dua di antaranya adalah posisi kapolres Tegal dan Grobogan.
Kapolres Tegal yang semula dijabat AKBP Heri Sutopo digantikan AKBP Dwi Agus Prianto yang sebelumnya menjabat Pamen Baintelkam Polri.
Sementara, kapolres Grobogan yang semula dijabat AKBP Satria Rizkianto diganti AKBP Choiron el Atiq yang sebelumnya menjabat Kabagbinsops Ditlantas Polda Jateng.
Selain jabatan kapolres, Polda Jateng juga melakukan mutasi di sejumlah jabatan seperti Irwasda Polda Jateng dari Kombes Pol. Budi Susanto kepada Kombes Pol. Budi Yuwono yang sebelumnya menjabat Irwasda Polda DIY. Lalu, jabatan Karologistik dari Kombes Pol I Gede Sumatra Jaya ke Kombes Pol. Mohammad Zan dan Kapolres Pati dari AKBP Maulana Hamdan ke AKBP Uri Nurtanti.
Upacara serah terima jabatan pejabat baru dan lama dipimpin Kapolda Jateng, Irjen Pol. Condro Kirono, di Gedung Borobudur, kompleks Mapolda Jateng, Jl. Pahlawan, Semarang, Selasa (20/3/2018).
Dalam sambutannya Kapolda Jateng mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pejabat lama yang menjabat di wilayah Polda Jateng dan juga mengucapkan selamat datang kepada pejabat baru.
“Saya ingin mengingatkan kepada seluruh pejabat utama baru dan kapolres jajaran bahwa Jawa Tengah memiliki masyarakat yang kompleks dengan demikian tugas dan wewenang yang diberikan kepada kalian harus dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh,” ujar Kapolda Jateng.
Kapolda Jateng juga mengatakan kepada pejabat baru untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat Jateng memasuki tahun politik.
“Yang harus kita waspadai adalah penyebaran berita palsu atau hoaxs dan ujaran kebencian karena hal tersebut dianggap lebih mudah mempengaruhi masyarakat untuk menjatuhkan elektabilitas salah satu pasangan calon,” ujar Kapolda Jateng.