SOLOPOS.COM - Ilustrasi kemacetan arus lalu lintas (JIBI/Semarangpos.com/Dok.)
Kemacetan yang dipicu pertumbuhan kendaraan yang mencapai 12% membuat Pemkot Semarang perlu mencari solusi kepadatan arus lalu lintas.
Semarangpos.com, SEMARANG — DPRD Kota Semarang meminta eksekutif pemerintah kota setempat segera membuat kajian untuk mencari solusi kemacetan yang kian parah. “Pertumbuhan kendaraan di Kota Semarang mencapai 12%/tahun, sedangkan pertumbuhan jalan hanya 0,9%/tahun,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (16/3/2018).
Diakui politikus Partai Gerindra itu, penyebab pesatnya pertumbuhan kendaraan yang memicu semakin padatnya arus lalu lintas kendaraan di Kota Semarang itu salah satunya karena banyaknya kemudahan dalam proses pembelian kendaraan bermotor dengan uang muka ringan dan sistem kredit. Alhasil, menurut dia, pemerintah daerah seperti tidak berdaya melakukan pengendalian sehingga sekarang ini tercatat ada 1,6 juta unit sepeda motor dan 500.000 unit mobil di Kota Semarang.
“Semestinya, pemerintah segera membuat kajian mengenai solusi kemacetan. Mumpung belum terlanjur banyak [kendaraan] dan masih bisa dikendalikan. Persoalan kemacetan harus dikaji mendalam,” katanya.
Ia mengatakan persoalan kemacetan mesti dilihat dalam banyak aspek, seperti percepatan pengadaan moda transportasi massal yang memadai, strategi rekayasa lalu lintas, dan pengendalian pertumbuhan kendaraan. “Prinsipnya, bagaimana caranya pemerintah memiliki strategi mengatasi kemacetan, misalnya mengoptimalkan penggunaan moda transportasi massal. Bagaimana semakin banyak masyarakat menggunakannya,” katanya.
Pertumbuhan kendaraan bermotor di kota-kota besar, termasuk Semarang, kata dia, semakin tidak terkendali, sebab siapa saja bisa dengan mudah membeli motor dengan kredit yang sangat murah. “Bahkan, hanya dengan membayar Rp500.000 bisa membawa pulang sepeda motor. Untuk uang mukanya. Ini kan sangat mempengaruhi terjadinya kemacetan di Kota Semarang yang kian parah,” katanya.
Namun, kata dia, pengendalian pertumbuhan kendaraan bermotor itu memang tidak mudah karena menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga kebijakan yang diterapkan harus berskala nasional. “Begini saja, misalnya pemerintah berani menentukan kebijakan bahwa uang muka kredit sepeda motor maupun mobil minimal 50% dari harga jual. Mungkin itu bisa mengurangi minat beli,” katanya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya