SOLOPOS.COM - Baliho pemberitahuan proyek pembangunan underpass di perlintasan KA Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, beberapa waktu lalu. Menyusul bakal ditutupnya ruas jalan di kawasan ini untuk pembangunan proyek tersebut, Pemkab SUkoharjo akan mengirim surat pemberitahuan resmi kepada perusahaan dan pengelola angkutan umum di jalur tersebut. (JIBI/SOLOPOS/Ika Yuniati)
Pemerintah tengah berupaya membebaskan lahan proyek underpass di Jogja.
Harianjogja.com, SLEMAN— Proyek pembangunan underpass alias jalan bawah tanah simpang Jalan Kaliurang (Kentungan) diprediksi bakal berjalan mulus. Syaratnya, harga ganti untung yang ditetapkan nanti bisa sesuai dengan keinginan warga.
Sunarto, Warga RT 08 RW 3 Manggun Sari, Caturtunggal, Depok mengatakan, selama dua kali pertemuan antara pihak pemrakarsa proyek underpass tersebut belum ada pembahasan mengenai kompensasi tanah yang dijadikan proyek underpass. “Kami masih menunggu tawaran dari pemerintah. Kalau sudah ada tawaran, baru akan dimusyawarahkan oleh sesama warga,” katanya kepada Harianjogja.com, Minggu (11/3/2018).
Menurutnya, warga terdampak proyek underpass tersebut terbagi dalam empat lokasi. Baik di sebelah selatan, utara, barat dan juga kawasan timur proyek. Di wilayahnya setidaknya ada 10 KK yang terdampak. Untuk bagian timur sisi selatan, luas jalan yang dilebarkan sekitar dua meter dari jalan yang ada saat ini. “Rata-rata pelebarannya dua meter, dari barat halte bus Transjogja sampai sebelum tikungan. Lahan saya sendiri yang terdampak totalnya 14 meter,” terangnya.
Adapun bagian timur sisi utara, panjang jalan yang dilebarkan sekitar 2,5 meter. Lebih lebar dari sisi selatan. Sebagian besar rumah warga yang terdampak hanya terpangkas bagian halamannya saja. “Ya dikepras saja. Semua warga setuju dengan proyek ini. Asalkan harga kompensasi atau pembelian lahan sesuai dengan tawaran warga, ya sesuai dengan harga pasar,” ujarnya.
Warga juga akan membentuk forum komunikasi di masing-masing RW agar dapat solid mengenani masalah kompensasi ini. “Saya usulkan tiap RW ada kelompok atau juru bicaranya. Jadi tidak perlu banyak orang, tetapi hasilnya sudah disepakati oleh warga terdampak,” usulnya.
Hal senada disampaikan Yunarto, warga RT 02 RW 01 Padukuhan Manggung. Untuk masalah ganti untung, katanya, pemrakarsa proyek akan menggunakan tim appraisal. Meski begitu, diharapkan penentuan besaran kompensasi tanah tersebut dapat disesuaikan dengan harga pasar saat ini. Harga per meter tanah berbeda antara yang di Ring Road dengan di Jalan Kaliurang. “Kisarannya, kalau yang di Ring Road sekitar Rp20 juta per meter dan yang di Jakal Rp30 juta per meter,” katanya.
Meski begitu, katanya, warga masih menunggu penawaran harga yang akan disampaikan oleh pemerintah. Dia juga berharap, harga yang ditawarkan nanti tidak berbeda-beda. “Warga ingin satu harga. Jangan nego sendiri-sendiri. Kami akan satu suara agar harga yang ditetapkan nanti harga yang pantas,” katanya.
Yunarto menggarisbawahi, permintaan harga pasar dalam proses pengadaan dan pembebasan lahan proyek pembangunan underpass tersebut bukan tanpa alasan. Hal itu juga bukan aji mumpung warga yang terdampak proyek. “Ini murni pemikiran untuk ke depannya bagaimana? Sebab sebagian untuk bagian barat sisi selatan digunakan untuk usaha,” katanya.
Asisten Perencanaan Kantor Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (Satker P2JN) DIY Nandang Sungkono mengatakan, pihaknya masih konsen pada proses pembebasan lahan. “Sekarang masih proses pembebasan lahan. Kalau lahan sudah bebas baru konstruksi dilakukan. Rencananya akhir tahun ini mulai dibangun,” ujarnya.
Nandang mengatakan, biaya pengerjaan proyek Underpass Kentungan ditargetkan selesai dalam waktu 15 bulan. Anggaran yang direncakanan sekitar Rp120 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk untuk pembebasan lahan di sekitar lokasi proyek. “Anggaran pengadaan lahannya dari pusat. Sekitar Rp30 miliar,” katanya.