SOLOPOS.COM - Paguyuban Dukuh (Pandu) Kabupaten Bantul mendatangi kantor Bupati di kompleks Parasamya, Rabu (7/3/2018). (Harian Jogja/Rheisnayu Cyntara)
Suharsono malah menuding adanya oknum-oknum Dukuh yang terkadang mendata orang-orang terdekatnya sebagai penerima bantuan
Harianjogja.com, BANTUL– Bupati Bantul Suharsono mengklaim telah memerintah camat untuk menyampaikan pada lurah, dukuh, hingga kepala RT untuk mendata ulang keluarga penerima manfaat (KPM) beras miskin (raskin) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
Itu dilakukannya sebelum ada perubahan program dari raskin ke rastra. Baca juga : Kena Imbas Data Rastra yang Amburadul, Dukuh di Bantul Demo
Suharsono malah menuding adanya oknum-oknum Dukuh yang terkadang mendata orang-orang terdekatnya sebagai penerima bantuan padahal tergolong dalam keluarga mampu. “Kadang karena sedulure njuk ditulis,” katanya, Rabu (7/3/2018).
Terkait data terbaru yang telah diserahkan dukuh kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Bantul, Suharsono mengaku tidak tahu menahu soal validnya data tersebut.
Oleh sebab itu, pihaknya kembali memerintahkan para kepala dukuh dan RT untuk kembali mendata PKM Rastra dan PKH yang benar-benar layak mendapatkannya.
Ia berjanji data terbaru tersebut nantinya akan ia bawa langsung ke pusat untuk diperbaiki.
Sebelumnya, Kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Bantul, Saryadi menjelaskan basis data yang digunakan untuk menentukan KPM Rastra ditentukan lewat musyawarah desa (Musdes) dan disetujui oleh Bupati.
Sedangkan untuk PKM PKH, menurutnya pada 2018 DIY mendapatkan tambahan sebanyak 29.000 PKM PKH baru. Dari jumlah tersebut penambahan paling banyak ada di Kabupaten Bantul yakni sekitar 10.600 peserta baru. Sehingga total ada 97.000 KK di Kabupaten Bantul yang menerima bantuan dari Kemensos ini.