SOLOPOS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbincang dengan PKL yang ditempatkan di Jl. Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Galih Pradipta)
Anies Baswedan meminta semua pihak tidak menjadikan masalah Tanah Abang sebagai isu politik.
Solopos.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta semua pihak tidak melihat sisi negatif penataan kawasan Tanah Abang yang sedang dilaksanakan oleh Pemprov DKI.
Hal itu terkait permintaan perwakilan sopir angkot Tanah Abang agar Anies dan Sandiaga Uno segera membuka Jl. Jatibaru Raya yang saat ini ditutup untuk kios pedagang kaki lima (PKL).
“Saya berharap persoalan Tanah Abang ini jangan dijadikan sebagai wacana politik. Ketika dijadikan wacana politik, kita tidak berdiskusi lagi soal teknokrasi isunya,” katanya di Balai Kota, Kamis (8/3/2018).
Dia menuturkan jika dilihat dari kaca mata objektif, masyarakat akan melihat lalu-lintas di sana dan orang berdagang. Namun, apabila dilihat dari sisi politis, kata Anies, masalah Tanah Abang akan menjadi “siapa di posisi apa, lalu sikapnya”.
“Mari lihat persoalan Tanah Abang ini semata mata sebagai masalah teknokratik. Saya juga begitu melihatnya,” imbuhnya.
Anies menambahkan Pemprov DKI tetap akan membuka ruang diskusi dengan perwakilan sopir angkot Tanah Abang. Bukan itu saja, Anies juga menginstruksikan Dishubtrans DKI harus menyiapkan selisih antara biaya yang dikeluarkan dan pemasukan oleh operator.
“Kira-kira sudah dua minggu lalu dikajianya supaya bisa dimasukkan dalam anggaran [subsidi Transjakarta],” ucapnya.
Perwakilan sopir angkot Tanah Abang, Abdul Rosyid, mengatakan sebagian besar pemilik keberatan dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu para sopir harus bisa beroperasi sepanjang 190 kilometer setiap hari.
“190 km itu target. Sementara, trayek saya enggak sampai segitu. Satu kali jalan paling 10 km. Kalau setengah hari 5 keliling ya 50 km, seharian mentok di 100 km. Gimana cara mencapainya?” ujar pemilik angkot M08 jurusan Tanah Abang Kota, Rabu (6/3/2018).
Dia menilai target yang ditetapkan pemerintah tidak masuk akal dan menyulitkan pemilik angkot untuk mencapainya. Padahal, jika mengikuti skema tersebut, angkot-angkot itu akan dipasang alat GPS sehingga bisa terpantau berapa km yang telah ditempuh.