SOLOPOS.COM - Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sudarsono, (kedua kiri) melihat peta pertanahan di Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Rabu (7/3/2018). (Abdul Jalil/JIBI/Madiunpos.com)
Inovasi IP4T Partisipatif dari BPN Kabupaten Madiun jadi percontohan untuk BPN seluruh Indonesia.
Madiunpos.com, MADIUN — Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun menciptakan inovasi dalam pencatatan tanah yang disebut Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif.
Inovasi dalam pencatatan tanah ini menjadi pilot project supaya masalah pencatatan tanah bisa segera diatasi. Inovasi pencatatan tanah IP4T Partisipatif dari BPN Kabupaten Madiun akan diterapkan di seluruh BPN se-Indonesia.
Hal itu disampaikan Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sudarsono, saat berkunjung di Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Rabu (7/3/2018).
Hal itu disampaikan Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sudarsono, saat berkunjung di Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Rabu (7/3/2018).
Kepada wartawan, Sudarsono menyampaikan IP4T Partisipatif merupakan inovasi dari BPN Kabupaten Madiun dan menjadi pilot project bagi BPN tingkat kabupaten/kota se-Indonesia. IP4T Partisipatif memudahkan dalam inventaris tanah.
Dia menyampaikan saat ini masih ada sekitar 70 juta bidang tanah di seluruh Indonesia belum besertifikat. Hingga kini sudah ada sekitar 50 juta bidang tanah yang tesertifkat.
“Kalau target lebih cepat. Saat ini baru ada sekitar 50 juta yang bersertifikat. Dengan adanya tambahan terobosan IP4T Partisipatif, tahun 2023 mungkin bisa,” jelas dia.
Kunjungan ke Kabupaten Madiun ini, kata Sudarsono, juga membawa sejumlah kepala kantor wilayah BPN, bupati di Sulawesi Tengah, dan pejabat dari Kementerian ATR/BPN. “Kami mengajak sejumlah bupati dari Sulawesi Tengah ini karena di tingkat provinsi, BPN Sulawesi Tengah yang akan dijadikan pilot project. Ini supaya mereka mengetahui inovasi dari Madiun,” jelas dia.
Kepala BPN Kabupaten Madiun, Budi Martono, mengatakan ide inovasi IP4T Partisipatif ini berawal dari target yang diberikan Kementerian ATR/BPN kepada BPN Kabupaten Madiun supaya mendata 64.000 bidang tanah.
Dengan keterbatasan personel dan pendanaan, pihaknya memutar otar untuk membuat terobosan supaya bisa melakukan pendataan tanah.
“Kalau program IP4T itu kan dari pemerintah pusat. Kami hanya menambah partisipatif. Yaitu dengan melibatkan seluruh komponen perangkat negara yang ada di desa-desa, seperti kepala desa, Babinsa, Babinkamtibmas untuk melakukan pendataan tanah,” jelas dia.
Melalui IP4T Partisipatif, kata Budi, BPN tidak lagi melakukan pendataan sendiri tetapi juga mengajak komponen lain. Inventarisasi yang dilakukan yaitu berkaitan dengan objek dan subjek tanah serta hubungan hukum. Sehingga nantinya seperti sensus tanah dengan mengetahui data seperti kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, hingga potensi sengketa tanah.