SOLOPOS.COM - Tiga pelajar putri menembus jalan desa yang terendam banjir di Dusun Sayung Kulon, Sayung, Demak, Jateng, Kamis (15/2/2018). (JIBI/Solopos/Antara/Aji Styawan)
Bencana banjir yang tak henti-henti melanda 12 lokasi di Jateng dinilai karena pemerintah pusat tak serius menuntaskannya.
Semarangpos.com, SEMARANG — Pemerintah pusat pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak lebih serius menuntaskan penanganan banjir yang terjadi di 12 titik di Provinsi Jawa Tengah. “Setidaknya ada 12 titik rawan banjir di Jateng yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso di Kota Semarang, Jateng, Selasa (6/3/2018).
Ke-12 titik rawan banjir di Jateng itu adalah sistem Sungai Cisanggarung Kabupaten Brebes, sistem Sungai Babakan Brebes, sistem Sungai Pemali, khususnya lanjutan penanganan longsoran tebing Desa Tengki, Kecamatan Brebes, kemudian tanggul laut yang terintegrasi jalan tol Semarang-Demak dan Kota Semarang dan Kabupaten Demak sebagai finalisasi penanganan banjir rob jalur pantura. Titik selanjutnya adalah sistem Sungai Plumbon dan Bringin Kota Semarang, sistem Sungai Jragung tuntang Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan, sistem Sungai Serang Lusi Juwana (Seluna) di Grobogan, Kudus, Pati, Jepara dan Demak.
Ancaman banjir juga dipicu sistem Sungai Bengawan Solo, khususnya sub sistem Dengkeng Kabupaten Klaten, sistem Sungai Serayu termasuk sub sistem Pelus Banyumas, sistem Sungai Citandui termasuk sub sistem sungai yang masuk Segara Anakan, Kabupaten Cilacap. “Selanjutnya juga revitalisasi Rawa Pening dan Segara Anakan sebagai bagian dari penanganan banjir serta sistem Sungai Dolog Penggaron, kkhususnya lanjutan dari Jembatan Majapahit ke Bendungan Pucang Gading dan sub sistem Dombo, Sayung Kota Semarang, serta Kabupaten Demak,” ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyebutkan bahwa terjadinya bencana alam banjir besar di berbagai titik di Jateng salah satu penyebabnya karena penanganan banjir melalui titik sungai belum tuntas. “Kami mendesak pemerintah serius menangani ini, karena ada banyak permasalahan kewenangan pusat yang ada di provinsi,” katanya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya