SOLOPOS.COM - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Rabu (22/2/2017). (Twitter/?@MbakNevi)
Sandiaga Uno mengaku tak suka ada iklan berkedok CSR. Padahal, dia ingin menyetop anggaran untuk RPTRA.
Solopos.com, SEMARANG — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku tidak menyukai perusahaan yang berkedok program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk iklan secara gratis melalui pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Padahal, selama ini biaya pembangunan RPTRA Kalijodo berasal dari CSR Sinarmas Land.
Sandi berdalih pembangunan RPTRA harus murni karena kegiatan CSR dari perusahaan bukan hanya untuk iklan. Bila perusahaan ingin membangun RPTRA dengan program CSR, katanya, maka tidak boleh menjadi ruangan untuk iklan perusahaan.
“Saya tidak suka yang berkedok CSR, padahal itu iklan,” kata Sandi, Selasa (6/3/2018). Baca juga: Resmikan RPTRA Kalijodo, Ahok Tegaskan Sinarmas Cuma Nyumbang.
Menurut Sandi, perusahaan yang memiliki program CSR untuk membangun RPTRA harus terus terang akan tujuannya. Adapun saat ini yang dilakukan perusahaan hanya membangun RPTRA sebagai lahan untuk mempromosikan diri.
Dia mendukung pembangunan RPTRA yang dilakukan oleh CSR perusahaan asalkan tidak memiliki kepentingan bisnis di belakangnya. Bahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan berbagai kemudahan seperti perpajakan dan perizinan agar pembangunan RPTRA ini bisa berlangsung cepat.
“Silakan diajukan saja [rencana pembangunan RPTRA oleh CSR perusahaan], pokoknya kita mendukung adanya ruang terbuka,” imbuhnya. Baca juga: Asia Foundation Hibahkan 20.000 Buku ke RPTRA Se-DKI.
Seperti diketahui, Pemprov DKI berencana menyetop dana pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2019. Pemprov DKI akan menggaet pihak swasta untuk merealisasikan pembangunan RPTRA pada tahun depan.
“Kalau ada perusahaan mau membangun melalui program CSR ya silakan. APBD tidak dianggarkan,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Agustino Darmawan, Senin (5/3/2018).