SOLOPOS.COM - Ketua MUI Sukoharjo, Yazid Anwari (kiri), memberi keterangan pers di ruang kerja Bupati Sukoharjo, Senin (5/3/2018). (Trianto Hery Suryono/JIBI/Solopos)
MUI Sukoharjo keberatan umat Islam dibawa-bawa dalam demo PT RUM beberapa waktu lalu.
Solopos.com, SUKOHARJO — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sukoharjo keberatan umat Islam diseret-seret dalam aksi demo dan perusakan fasilitas umum pabrik PT Rayon Utama Makmur (RUM), Desa Plesan, Kecamatan Nguter, Sukoharjo akhir Februari lalu.
MUI menegaskan massa aksi adalah warga yang mempunyai kepentingan dan tidak ada hubungannya dengan umat Islam. Ketua MUI Sukoharjo, Yazid Anwari, menyampaikan klarifikasi tersebut kepada wartawan di ruang kerja Bupati Sukoharjo, Senin (5/3/2018).
Hadir juga di acara itu Bupati Wardoyo Wijaya, Dandim 0726/Sukoharjo Letkol (Inf) Candra Ariyadi Prakosa, Kapolres Sukoharjo AKBP Iwan Saktiadi, Kajari Sukoharjo Bambang Marwoto, dan Sekda Sukoharjo Agus Santoso. Yazid menjelaskan MUI merupakan wadah organisasi umat Islam di Sukoharjo.
“Saat demo PT RUM sayup menyebut menggerakkan umat Islam. MUI keberatan karena tidak ada agenda umat Islam melakukan demo. Ironis jika umat Islam demo karena Bupati Wardoyo mempunyai hubungan baik dengan umat Islam. Setiap tanggal 1 dan 18 tiap bulan membuat pengajian umat Islam, membangun masjid besar yang menjadi ikon Kabupaten Sukoharjo. Demo dilakukan warga yang keberatan dan mempunyai kepentingan [lingkungan], tidak ada hubungan dengan umat Islam,” katanya.
Baca:
Dia berharap setiap muncul permasalahan diselesaikan melalui dialog dan tidak berbuat anarki. “Harapan MUI, jika terjadi permasalahan supaya dibicarakan dengan baik pasti ada solusi yang diterima kedua pihak akan membawa manfaat. MUI tidak sependapat dengan kegiatan tindakan kekerasan, membakar ruang penjagaan, memecah kaca karena bisa berbahaya. Kedepankan musyawarah dan tidak mudah merusak karena menyebabkan kerugian luar biasa. Dibicarakan dengan baik pasti ada solusi.”
Yazid menambahkan masalah dan keluhan warga berkaitan dengan PT RUM bisa dibicarakan dengan baik untuk mencari solusi terbaik. Selama ini, Pemkab Sukoharjo telah memiliki program dan kebijakan untuk menjaga kerukunan umat Islam melalui pengajian rutin setiap bulan dua kali di rumah dinas.
Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, menambahkan pertemuan dengan MUI dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sukoharjo bertujuan agar kondusivitas Sukoharjo tetap setelah aksi anarkistis, 23 Februari lalu. “Pertemuan ini juga mengundang Kapolres, Dandim, dan Kajari. Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing dan terprovokasi oknum yang menginginkan kekacauan di Sukoharjo.