SOLOPOS.COM - Pengungsi Rohingya di Balukhali Camp, Cox's Bazar, Bangladesh. (Tyrone Siu/JIBI/Reuters)
Pemerintah Bangladesh memprotes keberadaan tentara Myanmar di perbatasan yang membawa senjata dan membuat pengungsi Rohingya ketakutan.
Solopos.com, SOLO – Pemerintah Myanmar bersikukuh menyiagakan pasukan militernya di dekat perbatasan Bangladesh. Langkah ini dilakukan dengan dalih mencegah serangan teroris. Padahal, pihak Bangladesh telah meminta Myanmar menarik pasukannya karena dianggap menakut-nakuti pengungsi Rohingya yang berlindung di sana.
Menurut laporan penjaga perbatasan dari pihak Bangladesh, ada sekitar 200 tentara Myanmar yang ikut berjaga, Kamis (1/3/2018). Keberadaan tentara Myanmar yang membawa senjata ini membuat pihak Bangladesh kelimpungan. Alhasil, pemerintah memanggil Duta Besar Myanmar untuk mengatasi masalah itu, Jumat (2/3/2018).
Keberadaan tentara Myanmar ini membuat pengungsi Rohingya yang tinggal di tanah tak bertuan di perbatasan itu ketakutan. Sebidang tanah ini secara resmi ditetapkan sebagai wilayah Myanmar. Namun, secara luas dianggap tanah tak bertuan karena letaknya di luar pagar perbatasan Myanmar.
“Kami berjaga setelah mendapatkan informasi kemungkinan adanya serangan dari ARSA (Arakan Rohingya Solidarity Army). Kami tidak bermaksud menantang Bangladesh. Kami hanya berjaga-jaga untuk menangkal kemungkinan adanya serangan teroris,” kaya Juru Bicara Pemerintah Bangladesh, Zaw Htay, seperti dilansir Al Jazeera.
Pemerintah Bangladesh meminta pasukan itu mundur karena berjaga di luar wilayah perbatasan. Bahkan, pasukan tersebut memperingatkan pengungsi Rohingya untuk segera pergi dari tanah tak bertuan itu.
“Mereka mengancam kami dengan mencoba memanjat pagar. Mereka mengusir kami agar segera pergi dari tempat ini. Kami sangat takut dengan keberadaan mereka yang membawa senjata,” kata salah seorang pengungsi Rohingya, Mohammad Arif seperti dikutip dari Reuters.
Menurut pihak Bangladesh, tindakan tentara Myanmar ini jelas melanggar norma internasional. Itulah sebabnya mereka meminta pemerintah Myanmar segera menarik mudur pasukan tersebut. “Tindakan ini jelas melanggar norma yang berlaku. Pemerintah setempat semestinya menarik mundur pasukan ini agar kondisi kembali stabil,” kata salah satu penjaga perbatasan di Bangladesh, Muljibur Rahman.