SOLOPOS.COM - Ilustrasi umrah di Masjidil Haram Mekkah, Saudi Arabia. (JIBI/Solopos/Antara/Dok)
Gubernur DIY meminta Kementerian Agama lebih selektif lagi dalam memberikan izin bagi perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU)
Harianjogja.com, JOGJA-Gubernur DIY meminta Kementerian Agama lebih selektif lagi dalam memberikan izin bagi perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan penyelenggara perjalanan ibadah haji (PPIH).
Pernyataan Sultan ini menanggapi maraknya jemaah umroh yang merasa tertipu oleh PT.Amanah Bersama Ummat (ABU) Tours.
“Saya mohon perizinan untuk umroh dari Depag [Kementrian Agama] lebih selektif, tidak hanya sekadar orang buat perusahaan diberikan hak,” kata Sultan saat meninjau kawasan pecinan di Kampung Ketandan, Danurejan, Sabtu (3/3/2018).
Sultan mengatakan semua biro umrah dan haji itu semestinya mengajak konsumen untuk ibadah. Namun, faktanya banyak pengelola biro umrah dan haji yang mengejar keuntungan pribadi. Bahkan ada pengelola yang membangun rumah dan aset lainnya dengan uang dari jemaah. “Ini ada kesengajaan dan serakah,” ucap Sultan.
Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih biro perjalanan umrah atau haji. Disinggung soal korban yang enggan melapor ke penegak hukum karena khawatir uangnya tidak kembali, Sultan berpendapat jika perusahaan perjalanan umrah dan haji itu bentuknya PT, maka aset yang disita adalah senilai aset yang ada di perusahaan.
Berbeda dengan CV, penegak hukum bisa mengejar sampai ke aset pribadi pemilik perusahaan.