SOLOPOS.COM - Cagub Jateng, Sudirman Said, seusai menghadiri acara diskusi yang digelar BEM FKIP Undip di kampus Undip, Semarang, Sabtu (3/3/2018). (JIBI/Semarangpos.com/Imam Yuda S.)
Pilkada atau Pilgub Jateng 2018, salah satu pesertanya, Sudirman Said, mengangat isu permasalahan cantrang saat menghadiri diskusi di Undip.
Semarangpos.com, SEMARANG – Calon gubernur Jawa Tengah (Jateng), Sudirman Said, menilai permasalahan alat tangkap ikan cantrang dan garam hanya bisa diselesaikan dengan adanya landasan hukum yang permanen.
Hal itu disampaikan cagub nomor urut dua dalam pilkada atau Pilgub Jateng itu dalam dialog di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Sabtu (3/3/2018).
Dialog yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FPIK Undip itu sejatinya tak hanya mengundang Sudirman Said. Namun, cagub nomor urut satu dalam Pilgub Jateng 2018, Ganjar Pranowo, juga diundang dalam acara tersebut.
Dialog yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FPIK Undip itu sejatinya tak hanya mengundang Sudirman Said. Namun, cagub nomor urut satu dalam Pilgub Jateng 2018, Ganjar Pranowo, juga diundang dalam acara tersebut.
Namun, dari kedua cagub itu hanya Sudirman Said yang memenuhi undangan. Sementara, Ganjar berhalangan hadir karena suatu alasan.
“Saya sangat mengapresiasi kebijakan presiden yang mengatakan nelayan cantrang kembali melaut. Meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala,” ujar Sudirman dalam acara itu.
“Harus ada solusi permanen, yakni landasan hukum yang kuat agar nelayan kita melaut dan mencari rezeki dengan tenang,” katanya.
Menyinggung soal garam, Sudirman Said memberi gambaran bahwa panjang pantai Indonesia sekitar 90.000 km lebih, dan menjadi garis pantai terpanjang kedua di dunia. Namun dalam hal produksi garam Indonesia tertinggal dengan Belanda dan Tiongkok yang panjang pantainya tidak lebih dari sepermpat panjang pantai Indonesia.
“Karena saat ini yang menentukan selain teknologi adalah soal kebijakan. Apakah kita ingin berdaulat garam atau tidak? Kita bersyukur negara ini tidak impor air,” katanya.
Sudirman Said lantas menyinggung bahwa bukan zamannya lagi mengambil kebijakan secara praktis, di mana menjadikan impor sebagai solusi mengatasi kekurangan kebutuhan. “Itu [impor] namanya sedang melaksanakan pembunuhan potensi nasional.”
Kebijakan yang baik, lanjutnya, adalah yang berpihak pada kekuatan dan kemampuan sendiri. Dalam pengeluaran kebijakan, menurut Sudirman Said terdapat dua aspek yang mempengarui, yakni kebutuhan dan kepemimpinan.
“Bagaimana kebutuhan itu, kebijakan mesti bisa membaca bagaiamana kebutuhan dan kemampuan kita. Tahapannya harus melalui tahapan persiapan, memutuskan, evaluasi dan yang lain. Dalam kebijakan cantrang dan garam bagaimana?”
Selain Sudirman dan Ganjar, dalam diskusi itu, mahasiswa kampus Undip Semarang juga turut mengundang Bupati Pati, Saiful Arifin, serta perwakilan Aliansi Nelayan Indonesia, Riyono.