SOLOPOS.COM - Ilustrasi Pemda DIY. (Harian Jogja/Kusnul Isti Qomah)
Sejumlah fraksi mempersoalkan ketimpangan ekonomi di Jogja.
Harianjogja.com, JOGJA–Fraksi-fraksi di DPRD DIY menyoroti isu-isu strategis seperti ketimpangan wilayah, kemiskinan dan kemacetan, saat memberikan pandangan terhadap Rancangan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) DIY 2017-2022. Bahkan, ada yang meminta target angka kemiskinan dipatok jadi 5% pada 2022 mendatang.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya, meminta agar ada pemerataan pembangunan sehingga tidak ada lagi kesenjangan pembangunan wilayah, antara bagian utara dan selatan. Indeks Williamson, ukuran ketimpangan antarwilayah, DIY pada tahun 2017 sebesar 0,4559 dan ditargetkan turun jadi 0,4489 di akhir 2022.
“Menurut kami, angka ini masih terlalu tinggi. Artinya pembangunan antarwilayah masih mengalami kesenjangan yang lebar. Kami meminta agar ada pemerataan pembangunan,” ucap Ketua Fraksi PKS Agus Sumartono di Gedung DPRD DIY, Kamis (1/3/2018).
Tak hanya target penurunan indeks Wiliamson saja yang diprotes oleh Fraksi PKS, target penurunan angka kemiskinan yang sebesar 7,3% pada 2022 juga dianggap masih kurang. Mereka menginginkan supaya angka kemiskinan bisa turun jadi 5%.
Adapun Fraksi Gerindra menyoroti arus investasi di DIY yang masih didominasi Kota Jogja dan Kabupaten Sleman. Sedangkan di tiga kabupaten lainnya, investasi dinilai masih minim. Dampak yang dirasakan dari hal tersebut, kata Sekretaris Fraksi Gerindra Anton Prabu Semendawai, adalah minimnya infrastruktur pembangunan wilayah, meningkatnya pengangguran terbuka dan tingginya angka kemiskinan.
Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, saat membacakan jawaban Gubernur DIY terhadap pandangan fraksi-fraksi, menjelaskan, ketimpangan antarwilayah ditargetkan turun. Namun, potensi ketimpangan masih relatif tinggi, sebab ketimpangan pembangunan tetap terjadi antara kota dan kabupaten.
Paku Alam X melanjutkan, kategorisasi ketimpangan beberapa tahun ke depan tidak dapat lagi dikelompokkan sebagai ketimpangan antara utara dan selatan, karena adanya peningkatan investasi siginifikan beserta dampak yang besar terkait dengan pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA).
Di sisi lain, tambahnya, investasi dalam skala besar memang tidak terjadi di kabupaten lainnya. Untuk mengantisipasi potensi ketimpangan yang besar akibat hal itu, Pemda senantiasa berupaya untuk meningkatkan daya tarik investasi di kabupaten yang masih membutuhkan tambahan investasi.
“Oleh karena itu, Pemda DIY dalam rancangan RPJMD melalui Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan mendorong berkembangnya pusat-pusat kegiatan ekonomi di Gunungkidul, Bantul dan Kulonprogo sebagai upaya akselerasi peningkatan kapasitas perekonomian wilayah itu,” jelasnya, Jumat (2/3/2018).
Sedangkan terkait usulan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan, Paku Alam X mengatakan, pekerjaan tersebut bukanlah upaya yang mudah. Pengalaman DIY dan daerah lainnya menunjukkan penurunan kemiskian tidak dapat dilakukan dengan gampang. Namun, ia mengatakan Pemda DIY tetap akan berusaha dengan memberi perhatian pada potensi ekonomi di daerah terbelakang dan meningkatkan daya Tarik investasi.