SOLOPOS.COM - Petugas dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten mencocokkan data dana bantuan operasional (BOS) 2017 di Pendopo Pemkab Klaten, Jumat (2/3/2018). (Taufiq Sidik Prakoso/JIBI/SOLOPOS)
Pemkab Klaten lakukan pencocokan data laporan dana BOS.
Solopos.com, KLATEN–Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten mengecek dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2017 untuk ratusan sekolah. Pengecekan itu dilakukan guna mencocokan data lantaran ada temuan perbedaan antara data yang dilaporkan dengan kondisi riil terkait bantuan operasional sekolah (BOS) 2017.
Pemanggilan pihak sekolah pun dilakukan sejak Kamis (1/3/2018) di Pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten. Ada 706 SD dan 65 SMP yang dikelola data keuangannya. Total pagu dana BOS 2017 untuk SMP, yakni Rp40,5 miliar dan SD Rp68,4 miliar.
“Kami memfasilitasi secara bergantian melakukan rekonsiliasi sekolah yang mengelola dana BOS. Yang datang ada operator, bendahara, dan beberapa kepala sekolah,” kata Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan BPKD Klaten, Nita Harvianti, saat ditemui di sela-sela pencocokan data, Jumat (2/3/2018). (baca juga: Dana BOS Disunat untuk UN, Sekolah Tak Keberatan)
Nita menjelaskan langkah ini dilakukan lantaran ada temuan perbedaan laporan dana BOS dengan kondisi keuangan di kas sekolah. Penyebab perbedaan laporan tersebut salah satunya lantaran ada penerapan sistem pelaporan yang baru melalui sistem informasi administrasi daerah (SIMDA).
“Dari pelaporan yang sudah disampaikan karena ada sistem baru sehingga ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi. Sebagian besar penyebabnya karena kesalahan memasukkan data dalam SIMDA. Akhir dari pencocokan ini agar laporan dari sekolah dengan apa yang dilaporkan itu sama,” urai dia.
Terkait nilai dana BOS 2017, Nita menuturkan masing-masing sekolah berbeda. Nilai dana BOS salah satunya berdasarkan jumlah siswa.
Operator Dana BOS SD Sukorejo, Kecamatan Wonosari, Rahmawati, mengatakan selama ini pelaporan dana BOS relatif lancar. Hanya, saat memasukkan data ada kendala di server.
“Terkendala di server. Kan prosesnya berbarengan, sementara kapasitas server tidak mampu menampung semua, sehingga ada data yang tidak terunggah saat pelaporan,” ungkap dia.