SOLOPOS.COM - Ilustrasi gempa bumi (JIBI/Solopos/Antara)
Gempa 7,6 SR yang mengguncang Boven Digoel, Papua, menyebabkan kerusakan dan longsor sehingga menghambat langkah pertolongan.
Solopos.com, JAKARTA — Penanganan darurat pascagempa 7,6 skala Richter di Kabupaten Boven Digoel, Papua, Senin (26/2/2018) lalu, hingga kini masih terhambat. Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan medan yang berbukit-bukit menjadi salah satu kendala.
“Sarana komunikasi yang kurang juga menjadi salah satu kendala karena menyulitkan koordinasi,” katanya melalui siaran pers diterima di Jakarta, Selasa (27/2/2018).
Sutopo mengatakan kendala tersebut dilaporkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua Weliiam R Manderi. BPBD Papua bekerja sama dengan Polres Boven Digoel dan pemerintah daerah setempat untuk melakukan kaji cepat.
BPBD Papua telah mendorong pengiriman logistik ke Kabupaten Boven Digoel sementara Polres Boven Digoel. Sedangkan aparat TNI setempat melakukan evakuasi masyarakat yang terdampak bencana.
“Hingga kini Kabupaten Boven Digoel belum memiliki BPBD sebagai organisasi yang bergerak di bidang penanggulangan bencana,” tuturnya.
Sutopo mengatakan BPBD Papua melaporkan kebutuhan mendesak yang diperlukan para korban adalah makanan, pasokan air, dan pelayanan medis baik berupa tenaga medis, peralatan, dan obat-obatan.
Gempa berkekuatan 7,6 Skala Richter di Boven Digoel terjadi Senin dini hari pukul 02.44 WIT dengan titik pusat gempa 266 km arah tenggara Kota Boven Digoel. Kedalaman gempa sekitar 17 km. Dampak gempa teridentifikasi di wilayah Distrik Mindiptanah, Waropko dan Arimop.
Data sementara menyebutkan empat rumah, satu masjid, dan satu puskemas, rusak di Distrik Mindiptanah; dua rumah rusak dan satu bangunan PDAM rusak berat di Waropko; sedangkan satu rumah, satu sekolah dan satu kantor distrik rusak di Arimop. Di samping kerusakan bangunan, gempa juga memicu longsor dan kerusakan jalan di Waropko. Kaji cepat masih terus dilakukan oleh otoritas setempat.