SOLOPOS.COM - Jembatan Nganggen yang amblas yang memutus akses jalan utama Desa Tamantirto dengan Desa Bangunjiwo. (IST/Pusdalops BPBD Bantul).
Rehab dan rekon butuh dana Rp860 miliar.
Harianjogja.com, JOGJA—-Komisi A DPRD DIY mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mempercepat tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana Siklon Tropis Cempaka. Tujuannya supaya masyarakat bisa cepat bangkit dan mendapatkan kepastian, terutama bagi yang rumahnya rusak berat.
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, menilai Pemda DIY perlu segera menjalankan tahap pembangunan kembali Infrastruktur yang rusak diterjang badai, Agar warga bisa segera bangkit.
“BPBD [Badan Penanggulangan Bencana Daerah] DIY mencatat anggaran rehab dan rekon yang dibutuhkan sejumlah Rp860 miliar. Anggaran sejumlah itu kami rekomendasikan agar bisa maksimal menggunakan tenaga kerja dari wilayah setempat, khususnya keluarga korban agar dapat meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat”, ujar Eko melalui keterangan tertulis, Jumat (23/2/2018).
Untuk mendukung percepatan, Komisi A menyebut, Pemda DIY perlu mengonsolidasikan Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini dilakukan tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain mendesak percepatan rehab dan rekon, Komisi A, kata Eko, juga menyarankan, agar pembangunan dilakukan secara gotong royong. Ia yakin, dengan semangat gotong royong, pembangunan bisa dilakukan lebih cepat, sehingga masyarakat bisa tenang dan mendapatkan kepastian, utamanya bagi mereka yang rumahnya rusak berat.
Tak hanya itu, Eko menambahkan, Komisi A pun menyarankan agar Pemda DIY mengedepankan asas kehati-hatian dalam melaksanakan pembangunan pada tahap rehab dan rekon.
“Kami meminta pengawasan intensif dari inspektorat serta konsultasi dengan LKPP dan pejabat terkait dalam prosen pengadaan maupun pembangunannya,” kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY itu.
Saat dikonfirmasi, Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantana menyebut, anggaran rehab dan rekon yang berasal dari APBD kabupaten/kota dan provinsi sudah siap. Adapun yang belum turun hanya dana dari Pemerintah pusat.
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY sendiri telah mengusulkan dana sebanyak Rp448,8 miliar ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Rp267,8 miliar ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) untuk menjalankan tahap rehab dan rekon.
Biwara melanjutkan, sampai saat ini dirinya belum tahu pasti kapan dana akan turun. Namun, secara informal, ia sempat menerima informasi yang menyebut anggaran akan turun bulan April mendatang.
“Secara informal pendekatan kami, pusat akan cairkan sekitar bulan April, sesuai jadwal rehab-rekon. Itu ketika kami diskusi dengan pusat secara informal ya,” tutupnya.