SOLOPOS.COM - Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo, Mojosongo, Solo. (JIBI/Solopos/Dok.)
PLN berhati-hati garap proyek PLTS pertama di Indonesia.
Solopos.com, SOLO—PT PLN Persero mulai merespons kontrak kerja sama pembelian listrik (Power Purchase Agreement) dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) Putri Cempo.
Jajaran PLN Wilayah Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo pada Rabu (21/2/2018). Didampingi Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo, manajemen PLN meninjau rencana lokasi proyek PLTS Putri Cempo.
“Kunjungan kami untuk mengecek bagaimana tahapan PLTS. Kami perlu hati-hati karena ini pertama di Indonesia sehingga jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari,” kata Direktur Bisnis PLN Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Djoko R. Abumanan ketika berbincang dengan wartawan seusai kunjungan ke TPA Putri Cempo. (baca: Lahan untuk Konstruksi PLTS Putri Cempo Solo Tertutup Sampah)
“Kunjungan kami untuk mengecek bagaimana tahapan PLTS. Kami perlu hati-hati karena ini pertama di Indonesia sehingga jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari,” kata Direktur Bisnis PLN Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Djoko R. Abumanan ketika berbincang dengan wartawan seusai kunjungan ke TPA Putri Cempo. (baca: Lahan untuk Konstruksi PLTS Putri Cempo Solo Tertutup Sampah)
Pengecekan ini merupakan tindak lanjut jajaran PLN yang memverifikasi lokasi TPA Putri Cempo. Verifikasi dilakukan terhadap feasibility study (FS) proyek PLTS Putri Cempo, sebelum kontrak kerja sama pembelian listrik ditandatangani.
Penandatangan kontrak kerja sama pembelian listrik kini masih menunggu perintah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengeluarkan dokumen PPA tersebut.
Merujuk Peraturan Menteri ESDM No. 44/2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota, harga jual listrik telah ditetapkan Rp2.496/kWh. Rencana pembelian listrik dari PLTS tersebut disepakati bersama antara Pemkot dan PLN Pusat. Penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dilakukan Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo dengan PT PLN (Persero) Pusat pada 5 Desember 2016.
“Jadi begitu PPA sudah ada, kami langsung beli listriknya. Kami kan sifatnya menunggu perintah saja dari Kementerian ESDM,” katanya.
Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo menargetkan PPA dapat turun secepatnya. Belum rampungnya kontrak pembelian listrik ini berimbas pada masa persiapan proyek pembangunan konstruksi PLTS yang terpaksa diperpanjang Pemkot dan investor.
Dalam kontrak kerja, masa persiapan pembangunan kontruksi PLTS berakhir 9 Maret. Lantaran kontrak kerja sama pembelian listrik belum selesai maka Pemkot menambahkan klausul tambahan dalam perjanjian awal dengan PT Solo Citra Metro Plasma Power selaku investor PLTS. Masa persiapan kontruksi diperpanjang tiga bulan dari semula 9 Maret.
Sesuai rencana, pendirian konstruksi pembangkit listrik oleh investor ditargetkan dikerjakan akhir bulan ini. Namun, sampai saat ini dokumen PPA belum rampung. Padahal dokumen lain seperti Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), Studi Kelayakan (FS), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sudah siap seluruhnya.
Dokumen kerja sama pembelian listrik itu mutlak disiapkan sebelum pembangunan konstruksi. Dokumen PPA tersebut sudah tertuang dalam perjanjian kontrak antara Pemkot dan investor.
“Jadi saat konstruksi PLTS dibangun, semua dokumen sudah lengkap,” katanya.